Yogyakarta

Eko Suwanto: Kita Dukung Pemda DIY Kerja Keras Wujudkan Tujuan Keistimewaan DIY

Eko Suwanto: Kita Dukung Pemda DIY Kerja Keras Wujudkan Tujuan Keistimewaan DIY

Eko Suwanto: Kita Dukung Pemda DIY Kerja Keras Wujudkan Tujuan Keistimewaan DIY
Isitimewa
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyampaikan paparan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM - Alokasi dana keistimewaan DIY harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan pembangunan DIY perlu berpijak pada proses perencanaan yang baik agar tujuan keistimewaan bisa diwujudkan

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menegaskan hal ini saat merefleksikan enam tahun diterbitkannya UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

"Apa sejatinya keistimewaan DIY sudah jelas dalam UU 13/2012. Saatnya kita semua membuat perencanaan yang lebih baik agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan. Harapan publik DIY agar rakyatnya hidup lebih nyaman dan sejahtera bisa terwujud," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Sabtu, ( 1/9/2018) di Yogyakarta.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY dapil Kota Yogyakarta, Eko Suwanto menyatakan selama ini sesuai amanat konstitusi jelas tersirat bahwa kewenangan pengalokasian dana keistimewaan ada pada Gubernur DIY atau eksekutif.

DPRD DIY sesuai kewenangan yang diberikan memang ada fungsi pengawasan tapi proses perencanaan pengalokasian dana ada di eksekutif.

"Ini yang publik perlu memahami. Berbeda proses perencanaan pengalokasian danais. Kalau proses penyusunan APBD ada musrenbang, jadi sejak awal sudah ada input masukan warga untuk bisa mengusulkan program kegiatan, alokasi danais beda. Masyarakat juga perlu dipahamkan bahwa DPRD tidak ikut membahas danais. Danais sepenuhnya kewenangan Pemda DIY sesuai aturan. Sejak 2013 hingga 2018 Pemerintah telah memberikan dana 3.6 Trilyun untuk dikelola Pemda DIY untuk mendukung program pembangunan keistimewaan DIY. Berkah danais ini sepenuhnya harus diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman rakyat sesuai Pasal 5 UU 12 Tahun 2012. Kita harapkan Pemda DIY kerja keras, transparan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan danais. Kita dukung Pemda DIY kerja keras wujudkan kesejahteraan dan kemakmuran serta ketentraman rakyat yogYa ," katanya.

Baca: Sekitar 20 Juta Penduduk Indonesia Masuk Kategori Rawan Pangan

Ke depan, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini mengusulkan agar ada mekanisme penyelarasan atau sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Penyelarasan atau sinkronisasi perencanaan pembangunan ini bertujuan agar pengalokasian program kebijakan pembangunan DIY bisa terarah dan fokus untuk mengatasi kesenjangan dan pengurangan angka gini ratio.

"Masih ada problem kesenjangan dengan gini rasio 0.44 di DIY. Angka kemiskinan 12.02%. Ini PR Pemda, menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Alokasi belanja publik harus difokuskan pada program pemberdayaan, belanja publik untuk program kegiatan yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat. Danais harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat dan mendukung pembangunan daerah," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Eko Suwanto.

Langkah nyata, melalui proses perencanaam dan penataan kelembagaan di eksekutif diharapkan bisa mempercepat upaya mewujudkan tujuan keistimewaan DIY sesuai pasal 5 di UU 13/2012.

"Kita percaya ada kemauan politik dari seluruh pihak untuk bisa segera memperbaiki kesalahan dalam proses pembuatan kebijakan. Mari wujudkan pembangunan di DIY dalam satu tarikan nafas dengan penyelarasan APBD, dana desa dan danais untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,"pungkasnya. (tribunjogja)

Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved