Sleman

Raperda Keterwakilan Perempuan di BPD Sleman Sedang Digodok

Raperda tersebut nantinya akan lebih memberikan peluang bagi perempuan untuk tampil dalam keterwakilan wilayah.

Raperda Keterwakilan Perempuan di BPD Sleman Sedang Digodok
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Sleman 

TRIBUNJOGJA.COM - Minimnya keterwakilan perempuan dalam Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Sleman membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengatur ketentuan keterwakilan perempuan tersebut melalui Raperda tentang BPD.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sleman Lasiman menyebutkan jika saat ini dari 86 desa yang ada di Sleman, hanya ada 13 desa yang sudah ada keterwakilan perempuannya.

Baca: Disbud Sleman Gelar Festival Karawitan Ibu-Ibu Gaya Yogyakarta, Kontingen Kalasan Jadi Juara

Oleh karenanya, demi menunjang keterwakilan perempuan di pemerintah desa, saat ini Raperda tersebut sedang digodok oleh Pansus.

"Melalui Raperda tersebut nanti akan ditetapkan aturan mengenai kouta minimal satu keterwakilan perempuan di BPD. Yang dibebaskan tidak ada perempuannya, sekarang wajib. Nanti akan kita dorong setiap desa bisa diisi oleh keterwakilan perempuan," terangnya pada Tribunjogja.com.

Lasiman menyebutkan jika saat ini dari DPRD Sleman dan DPMP Sleman tengah mengadakan public hearing ke 50 desa, yang mana saat ini baru 10 desa yang sudah dilakukan public hearing.

Tidak hanya itu, nantinya anggota BPD masing-masing desa juga akan diatur.

Dari yang sebelumnya 11 orang tiap BPD menjadi minimal 5 orang dan maksimal 9 orang.

Hal tersebut tergantung kepada jumlah penduduk yang ada di desa.

"Kedua tata cara pembentukan anggota BPD, yakni dengan mendaftarkan berapa jumlah penduduk. Jika penduduk sampai 4500 anggota BPD ada 5 orang. Kalau sampai 9 ribu ada 7 orang dan jika diatas 9 ribu nanti ada 9 anggota. Kalau di Sleman sebagian besar ada 9 orang, karena lebih dari 9 ribu," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo menyebutkan jika dalam pembentukan Raperda dari Pansus menerima masukan dari desa.

Baca: Tangkapan Hasil Laut di Pantai Baron Melimpah

Dia mengatakan jika di bulan Oktober Raperda tersebut akan disahkan.

"Raperda mengenai BPD ini merupakan usulan dari Pemkab Sleman yang melihat acuan pada Permendagri No 110/2016 tentang BPD. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan pengisian keanggotaan BPD yang diisi melalui keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan," katanya.

Inoki menjelaskan jika Raperda tersebut nantinya akan lebih memberikan peluang bagi perempuan untuk tampil dalam keterwakilan wilayah. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved