Kota Jogja

Terkait Dugaan Pungli, GJL Mengadu ke Polda DIY

Pihaknya juga akan terus berupaya untuk mengawal kasus tersebut agar dapat diproses secara adil sesuai hukum yang berlaku.

Terkait Dugaan Pungli, GJL Mengadu ke Polda DIY
IST
Gerakan Jalan Lurus (GJL) saat mendatangi SPKT Polda DIY guna melaporkan adanya dugaan pungli yabg dilakukan PPAT yang berpraktik di Moyudan, Sleman. Rabu (8/8/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan orang dengan mengenakan kaus merah dan putih mendatangi Polda DIY.

Sesampainya di Polda DIY, puluhan orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) ini langsung menuju Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Bukan tanpa alasan, mereka ke SPKT untuk mengadukan dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Riyanta, SH, selaku koordinator GJL mengatakan, bahwa kedatangan pihaknya berkaitan dengan visi dan semangat GJL untuk mewujudkan praktik hidup sosial politik yang lurus dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya hal itu sesuai dengan prinsip Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia.

Baca: Seorang Pejabat di Kemenag Solo Diduga Lakukan Pungli Penerimaan CPNS

Lanjutnya, terkait hal itu pihaknya mengadukan adanya dugaan pungli yang dialami salah seorang anggota kelompok masyarakat tersebut.

"Ke sini (Polda DIY) dalam rangka menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pungli yang dilakukan oknum pejabat pembuat akte tanah yang praktik di Moyudan, Sleman," katanya, Rabu (8/8/2018).

Dijelaskannya, dugaan pungli tersebut bermula saat seorang korban bernama Kirana Gilang E, warga Desa Sidorejo, Godean, Sleman membeli sebidang tanah dengan luas 180 meter persegi di daerah Godean dengan harga Rp170 juta.

Namun, dalam kepengurusannya, biaya pajak yang diminta oleh pihak PPAT dirasa tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, bahkan, menurutnya PPAT terkesan seperti memeras korban.

"Kalau dihitung, pajaknya tidak lebih Rp15 juta dan itu sudah diberi ke PPAT. Tapi kok minta lagi Rp27,5 juta dengan berbagai alasan, dan kami tahu itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Karena dilihat ada unsur tindak pidana pungli maupun percobaan, ya kami salurkan kepada Kepolisian agar bisa berproses," ujarnya.

Baca: Masih Banyak Oknum dan Preman Lakukan Pungli, Presiden Jokowi : Sikat Semuanya!

Ditambahkannya, dengan aduan tersebut pihaknya berharap tidak ada lagi pungli yang dialami masyarakat.

Pihaknya juga akan terus berupaya untuk mengawal kasus tersebut agar dapat diproses secara adil sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kepala SPKT Polda DIY, AKPB Kristiono mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima surat yang diserahkan oleh GJL melalui koordinatornya.

Menurutnya, surat tersebut ditujukan kepada Kapolda DIY, karenanya pihaknya akan menyampaikan surat tersebut kepada Kapolda.

"Kalau laporan pidana belum ada, tadi hanya surat penyampaian aspirasi dari masyarakat saja," katanya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rid
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved