Yogyakarta

Legislatif Minta Pemda DIY Tindak Tegas Pelanggaran di Gumuk Pasir

Kalangan legislatif minta Pemda DIY segera mengambil tindakan, jika dijumpai pelanggaran berupa eksploitasi di kawasan Gumuk Pasir

Legislatif Minta Pemda DIY Tindak Tegas Pelanggaran di Gumuk Pasir
Tribun Jogja/ Susilo Wahid Nugroho
Area Gumuk Pasir di Kawasan Pantai Parangtritis, Jumat (20/7/2018). Ketinggian gumuk pasir semakin rendah karena minimnya pasokan pasir dari sisi selatan yang terbawa angin akibat terhalang pohon. 

TRIBUNJOGJA.COM - Kalangan legislatif meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY segera mengambil tindakan, jika memang dijumpai pelanggaran berupa eksploitasi yang tidak semestinya di kawasan Gumuk Pasir, yang harus dijaga keberadaannya.

Anggota Komisi C DPRD DIY, sekaligus Ketua Pansus BA 24 Evaluasi Perda No 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Anton Prabu Semendawai, mengatakan bahwa instrumen untuk penindakan, sejatinya sudah ada.

"Pelanggaran semacam itu harus ditindaklanjuti. Dari Pansus pun sepakat, kalau masalah Gumuk Pasir ini harus segera diambil tindakan, karena sudah ada instrumennya, baik Perda, maupun Undang-undang," katanya pada Tribunjogja.com, Selasa (31/7/2018).

Baca: Masalah Kepemilikan Lahan Jadi Kendala Pemda DIY untuk Normalisasi Gumuk Pasir

Anton menyatakan, kawasan inti harus bebas dari aktuvitas apapun.

Bahkan, sekadar ditanami pepohonan, atau bunga pun tidak boleh, karena dikhawatirkan bakal merusak vegetasi.

Karenanya, ia menyayangkan kondisi Gumuk Pasir dewasa ini.

"Nah, yang sekarang terjadi kan Gumuk Pasir dieksploitasi sedemikian rupa, itu jelas tidak boleh. Sesuai dengan Perda tentang habitat alami. Apalagi, Gumuk Pasir kan hanya ada dua di dunia. Salah satunya, ya yang ada di Bantul itu," tambahnya.

Terkait masalah kepemilikan lahan, Anton menuturkan bahwa masyarakat tetap tidak bisa serta merta melakukan eksploitasi, meski memegang sertifikat resmi sekalipun.

Baca: DPRD DIY : Kelangsungan Ekosistem Gumuk Pasir Harus Dipertahankan 

Pasalnya, untuk pemanfaatan Gumuk Pasir, harus melalui rangkaian perizinan.

"Walaupun tanah pribadi, untuk pemanfaatannya kan harus melalui izin. Tetap harus mengajukan ke ESDM juga, melalui izin khusus dan sebaginya. Kalau seperti itu, jelas eksploitasi namanya," cetus politisi Partai Gerindra tersebut.

"Kerusakannya sudah cukup mengkhawatirkan. Padahal, habitat aslinya pun sejatinya bisa menarik wisatawan. Pariwisata kan tidak harus dengan eksploitasi juga. Apalagi, sejauh ini masih ada indikasi penambangan," pungkasnya. (*)

Penulis: aka
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved