Yogyakarta

Komisioner KPU DIY : Pengurus Parpol Harus Mundur untuk Maju Jadi Senator

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), calon anggota DPD tidak boleh menjabat sebagai pengurus partai politik.

Komisioner KPU DIY : Pengurus Parpol Harus Mundur untuk Maju Jadi Senator
Tribun Jogja/ Alexander Ermando
Komisioner KPU DIY, Farid Bambang Siswantoro. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisioner KPU DIY, Farid Bambang Siswantoro menjelaskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), calon anggota DPD tidak boleh menjabat sebagai pengurus partai politik.

Hal tersebut harus disertakan dalam syarat pendaftaran yang harus dipenuhi anggota.

"Asalkan beliau mundur dan ada surat dari partainya, maka memenuhi persyaratan," ujarnya pada Tribunjogja.com, Selasa (24/7/2018).

Baca: KPU Gunungkidul Telah Benahi DPS Bermasalah

Surat pernyataan dari parpol tersebut, lanjutnya, disertakan dalam persyaratan selambat-lambatnya kemarin hingga pukul 24.00 yang menjadi batas terakhir masa perbaikan persyaratan pendaftaran.

"Bila nanti pada saat verifikasi kami menemukan ada calon yang merupakan pengurus parpol namun tidak ada surat dari parpol bahwa yang bersangkutan mundur dari kepengurusan, maka kami coret," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI-P DIY, Yuni Satya Rahayu menjelaskan bahwa Yohannes Widi Praptomo yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan maju sebagai calon anggota DPD RI masih mempertimbangkan kepengurusannya di parpol.

Baca: Masa Perbaikan, KPU Sleman Kembalikan Berkas Bacaleg kepada Parpol Pengusung

"Kita menunggu surat dan ketetapan dari KPU karena semua itu sumbernya dari KPU. Kita menunggu saja. Kalau memang pengurus parpol nggak boleh, kemungkinan kami tidak melanjutkan proses pencalonan," ujarnya.

Terdapat 3 calon anggota DPD yang harus memperbaiki persyaratan pencalonan. Berdasarkan data KPU DIY, Yohannes Widi Praptomo diharuskan menambah jumlah dukungan perbaikan sebanyak 616 suara dan sudah diserahkan sekitar 1.800 suara.

Selanjutnya, Fidelis Diponegoro diharuskan melakukan perbaikan 327 suara dan sudah menyerahkan 600 suara.

Sementara untuk Bachrul Ulum hingga Selasa siang belum mendatangi KPU untuk menyerahkan perbaikan tersebut. (*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved