Jawa

Pendaftaran Caleg di Kabupaten Magelang Dibuka, Ada 50 Kursi Lowong

pendaftar dapat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Magelang dengan membawa seluruh persyaratan. Pendaftaran dibuka dari pukul 08.00-16.00

Pendaftaran Caleg di Kabupaten Magelang Dibuka, Ada 50 Kursi Lowong
Ist
Ilustrasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang membuka pendaftaran untuk calon anggota legislatif/DPRD Kabupaten Magelang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimulai Rabu (4/7/2018) hingga Selasa (17/7/2018) mendatang.

"Pendaftaran calon anggota legislatif/DPRD Kabupaten Magelang sudah dibuka hari ini, Rabu (4/7), dan akan berlangsung sampai Selasa (17/7/2108) mendatang," ujar Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afifuddin, Rabu (4/7/2018).

Sebanyak 50 kursi dalam enam daerah pemilihan (Dapil) yang akan diperebutkan pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang.

Baca: Hari Pertama Pendaftaran di Kulonprogo, Belum Satupun Parpol Serahkan Berkas Caleg

Rinciannya, Dapil I sebanyak 10 kursi, dapil kedua sebanyak tujuh kursi, dapil tiga sebanyak tujuh kursi, dapil empat sebanyak delapan kursi, dapil lima sebanyak delapan kursi, dan dapil enam sebanyak 10 kursi.

"Ada 50 kursi untuk calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Magelang. Ada enam daerah pemilihan, dengan jumlah kursi menyesuaikan masing-masing wilayah," ujar Afifuddin.

Lanjut Afifuddin, pendaftar dapat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Magelang dengan membawa seluruh persyaratan. Pendaftaran dibuka dari pukul 08.00-16.00 WIB.

Baca: Parpol Berharap Masyarakat Kenali Track Record Caleg yang Hendak Dipilih

"Hari terakhir pendaftaran akan diperpanjang sampai pukul 24.00 WIB," ujarnya.

Sementara untuk persyaratan merujuk kepada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Sementara untuk persyaratan khusus adalah untuk calon yang dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diharapkan untuk mengumumkan di media massa.

"Peraturan yang ada juga tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi," ujar Afifuddin.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved