Yasonna Pastikan Tidak Tandatangani Draf PKPU Tentang Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirimkan draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam Pileg 2019.

Namun nampaknya keinginan KPU untuk melarang mantan narapidana korupsi maju dalam Pileg 2019 tidak akan berjalan mulus.

Selain mendapatkan penolakan dari banyak pihak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku tidak akan menandatangani draf yang sudah dikirimkan tersebut.

Menurut dia, dirinya tidak akan menandatangani draft PKPU karena bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang," ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Baca: Permudah Layanan Selama Lebaran, BPJS Luncurkan Aplikasi Mudik

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Dengan demikian mantan narapidana korupsi, menurut UU Pemilu, dapat mencalonkan diri sebagai caleg.

Yasonna mengatakan, KPU tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak politik seseorang selama tidak diatur dalam undang-undang.

"Menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, tidak kewenangan KPU. Yang dapat melakukan itu adalah undang-undang dan keputusan hakim. Itu saja," ucapnya.

Selain itu, lanjut Yasonna, peraturan KPU tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).