Siti Nurbaya Optimis Program Infrastruktur Tak Pengaruhi Komitmen Penurunan Emisi

TRIBUNJOGJA.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar optimistis komitmen Indonesia untuk mengurangi  gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen dan 17,2 persen diantaranya dari sektor kehutanan di tahun 2030 bisa tercapai.

Adanya genjotan pembangunan infrastruktur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo pun dinyatakan tidak berpengaruh pada upaya pengurangan emisi ini.

Menurut Siti Nurbaya, program pengurangan emisi ini harus diseriusi dengan perbaikan sekitar 800.000 hektar hutan.

Selain itu, kata dia, dalam sidang kabinet Presiden Joko Widodo juga menekankan penanaman pohon mulai digalakkan dan dirintis tahun ini.

“Penanaman pohon harus kencang banget tahun depan. Kami juga akan melaksanakan pelestarian dengan konsep argo forestry,” kata Siti kepada wartawan dalam gelaran Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) ketiga di The Alana Hotel Yogyakarta, Senin (23/4/2018).

Siti juga menjelaskan jika program pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh presiden saat ini juga tetap memperhatikan lingkungan hidup.

Menurutnya, jika pembangunan infrastruktur yang akan mengenai hutan pun harus dikaji oleh kementerian terkait.

Untuk pembangunan infrastruktur itu pun, ujar Siti, tidak boleh memilih antara kepentingan lingkungan atau kepentingan ekonomi.

Namun, harus diselaraskan.

Dia mencontohkan, jika jalan atau infrastruktur yang dibangun akan melalui hutan harus cari jalan lain.

Akan tetapi, jika dengan jalan lain investasinya mencapai tiga kali lipat, maka harus menggunakan teknologi lain.

“Misalnya pakai underpass atau flyover. Secara teori, teknologi ini akan mengatasi konservasi. Investasi yang sekarang tidak menyulitkan,” jelasnya.

Sebelum pembangunan infrastruktur ini, Siti juga sudah pernah diajak Presiden Jokowi untuk melihat flyover.

Dia mengatakan, ada banyak pembangunan infrastruktur yang terputus karena hutan dan juga banyak pengungsi letusan gunung Sinabung, Sumatera Utara yang bertahan di tempat pengungsian selama bertahun tahun karena beralasan tidak bisa melewati hutan.

Usai melihat kondisi tersebut dalam amanat undang-undang disebutkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mengatur dan juga memperhatikan prinsip pelestarian hutan sesuai prosedurnya.