Persebaran Bidan di DIY Belum Merata

Namun, sampai sejauh ini, masalah persebaran yang kurang merata, masih menjadi persoalan tersendiri, yang harus segera diatasi

Persebaran Bidan di DIY Belum Merata
IST
Anggota DPD RI untuk daerah pemilihan (dapil) DIY, Afnan Hadikusumo. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPD RI mencatat ada lebih dari 2000 bidan di wilayah DIY.

Namun, sampai sejauh ini, masalah persebaran yang kurang merata, masih menjadi persoalan tersendiri, yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Anggota DPD RI untuk daerah pemilihan (dapil) DIY, Afnan Hadikusumo, mengatakan bahwa rata-rata bidan di DIY sekarang cenderung enggan saat bertugas di daerah pinggiran.

Dalam artian, sebagian besar inginnya bertugas di kawasan yang dekat dengan perkotaan.

"Rata-rata pengennya tugas di wilayah yang gemuk, seperti Kota (Yogyakarta), Sleman dan Bantul. Gunungkidul dan Kulonprogo wilayahnya dianggap sulit, sehingga banyak bidan yang tidak mau ke sana," katanya, Kamis (5/4/2018).

Baca: Dinkes Gunungkidul Dorong Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Kesehatan

Oleh sebab itu, Afnan menilai perlunya upaya dari Pemda DIY, untuk membentuk sebuah produk hukum, dalam wujud peraturan daerah (Perda) tentang kebidanan.

Dengan begitu, aturan soal pemerataan bidan tersebut, bisa turut dicantumkan di dalamnya.

"Nanti, pengaturannya ya di Perda itu. Sooalnya, kalau cuma Pergub (peraturan gubernur), itu tidak cukup kuat, jadi memang harus ada Perdanya dulu," cetusnya.

Lebih lanjut, Afnan yang datang bersama rombongan Komite III DPD RI untuk menemui Pemda DIY, dengan maksud meminta masukan terkait RUU Kebidanan itu, menjelaskan bahwa selama ini bidan belum memiliki perlindungan hukum yang seharusnya diterima.

Baca: Saking Sayangnya, Ibu Bidan dan Keluarga Beri Nama Ini untuk Bayi yang Dibuang di Turi Sleman

"Banyak sekali keluhan dari petugas kebidanan. Apabila ada kesalahan dalam penanganan medis, yang dijadikan kambing hitam adalah bidan. Tidak ada payung hukum yang melindungi mereka," cetusnya.

Karenanya, imbuh Afnan, DPD RI berkomitmen mendorong realisasi RUU Kebidanan, demi mewujudkan payung hukum yang disinggungnya tersebut.

Bahkan, selain itu, dalam RUU Kebidanan juga dimuat berbagai hal lainnya, yang dianggap tak kalah penting.

"Jadi, selain perlindungan hukum, di situ (RUU Kebidanan) juga memuat tentang peningkatan kualitas bidan, terutama untuk tindak lanjut studi yang bersangkutan," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: aka
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved