Pelaporan Kekayaan Legislatif Bantul Rendah

Sementara di tingkat legislatif menunjukkan hasil yang tak terlalu menggembirakan. Malah bahkan mengecewakan.

Pelaporan Kekayaan Legislatif Bantul Rendah
tribunnews
KPK

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI belum lama ini mengeluarkan hasil rekapan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di sejumlah daerah di tanah air sampai akhir 2017 lalu.

Bantul salah satunya, yang tak luput dari monitoring KPK.

Uniknya, ada hasil yang berbeda di dua tingkatan pemerintahan di lingkup Kabupaten Bantul.

Pertama, di tingkat eksekutif yang menunjukkan hasil baik.

Sementara di tingkat legislatif menunjukkan hasil yang tak terlalu menggembirakan. Malah bahkan mengecewakan.

Di level Eksekutif Bantul, dari 237 penyelenggara negara wajib lapor ada 210 atau 88,61 persen yang sudah lapor LHKPN. Sisanya, ada 27 yang belum lapor.

Baca: LHKPN Paslon Pilkada Bisa Jadi Alat Ukur Terjadinya Money Politic

Angka ini terbilang baik, menduduki peringkat ketiga di wilayah DIY di atas Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Sementara di tingkat legislatif, dari 45 penyelenggara negara wajib lapor LHKPN, baru dua yang melapor.

Prosentase tingkat pelaporan Legislatif Bantul pun hanya 4,4 persen sekaligus menjadikannya yang terendah di lingkup DIY jauh di bawah peringkat terbaik DIY yaitu Sleman 59,18 persen.

Halaman
123
Penulis: sus
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved