Breaking News:

Konsinyasi Lahan Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Tuntas

Seluruhnya kini telah menjalani putusan penetapan konsinyasi dana ganti rugi di PN Wates dan selanjutnya lahan tersebut dikuasai negara

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Pengendara melintas di ujung timur ruas Jalan Daendels area lahan pembangunan bandara NYIA di Temon, Senin (19/3/2018). Akhir Maret ini, ruas jalan tersebut akan ditutup total menyusul segera dimulainya pembangunan konstruksi fisik bandara. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Persoalan pembebasan lahan milik warga untuk pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon kini telah tuntas.

Seluruhnya kini telah menjalani putusan penetapan konsinyasi dana ganti rugi di Pengadilan Negeri (PN) Wates dan selanjutnya lahan tersebut dikuasai negara secara legal.

Pada Senin (19/3/2018), PN Wates menggelar sidang terakhir dengan agenda putusan atas 14 perkara konsinyasi ganti rugi lahan milik warga pribadi yang masih tersisa.

Kesemuanya merupakan perkara yang didaftarkan pemrakarsa pembangunan bandara dari PT Angkasa Pura I pada 2018 untuk konsinyasi ganti rugi pembebasan lahan.

Registrasi perkara terakhir dilakukan pada 5 Maret 2018 lalu dan sejak itu tidak ada tambahan pengajuan lagi.

Baca: AP I : Tersisa Enam Bidang Lahan Milik Warga Penolak NYIA dalam Proses Konsinyasi

Adapun sepanjang masa pembebasan lahan pembangunan bandara, perkara konsinyasi yang ditangani PN Wates mencapai 284 perkara.

Enam perkara diregister pada 2016, 250 perkara teregister pada 2017, dan 22 perkara didaftarkan pada 2018.

"Seluruhnya sudah putusan dan perkara konsinyasi lahan bandara yang kami tangani telah tuntas sepenuhnya," kata Humas PN Wates, Nur Kholida Dwiwati.

Baca: Pesawat Emirates dan Etihad pun Bisa Mendarat di Bandara NYIA Kulonprogo

Dikaitkan dengan data yang dimiliki Pemerintah kabupaten Kulonprogo, ke-14 perkara konsinyasi yang baru saja diputus PN Wates itu juga mencakup 11 bidang tanah milik warga penolak bandara dari Paguyuban Wara Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).

Adapun dari total 37 bidang tanah milik warga penolak tersebut, 26 bidang di antaranya sebelumnya telah menjalani penetapan konsinyasi terlebih dulu.

Sedangkan total lahan yang dikonsinyasi mencapai jumlah 347 bidang lahan dan dalam perjalanannya ada yang mengundurkan diri atau minta dibayar langsung sebanyak 24 bidang.

Dengan ditetapkannya putusan konsinyasi ganti rugi lahan itu, kata Nur Kholida, status lahan beralih menjadi milik negara yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara oleh AP I.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved