Dialog Nasional Indonesia Maju Bahas Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebut kekuatan ekonomi dan stabilitas keamanan memiliki korelasi yang erat untuk menyejahterakan rakyat.

Dalam Dialog Nasional 8 bertajuk "Indonesia Maju", Minggu (11/3/2018) di kampus UMY, Tito mengatakan, Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia tahun 2035, menurut Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Dijelaskan Kapolri, dalam ilmu politik internasional, persaingan dunia saat ini masuk dalam persaingan ekonomi dan bukan persaingan militer lagi.

Dan dalam pertarungan ekonomis saat ini, disebut Tito, Indonesia memiliki potensi untuk bersaing.

"Negara yang memiliki kekuatan ekonomi harus memiliki tiga syarat yang paling penting. Yakni harus memiliki populasi yang besar untuk angkatan pekerjanya, kedua yakni memiliki sumber daya yang berlimpah untuk mesin produksi masif, dan terakhir luas wilayah. Kita semua memenuhi itu," terangnya.

Target itu dapat tercapai asal pertumbuhan ekonomi harus tinggi, serta stabilitas politik dan keamanan yang terjamin.

Oleh karena itu, Tito menekankan bahwa di Indonesia tidak boleh terjadi konflik sosial yang memecah bangsa ini, karena hal itu akan berbanding lurus dengan destabilisasi.

"Pencurian meningkat itu tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tapi sekali terjadi konflik sosial apalagi berbau agama, maka yang terjadi akan staknan, ketakutan di mana-mana, investor akan lari," tukasnya.

Oleh karena itu, ia memerintahkan jajarannya untuk memetakan potensi konflik di daerah-daerah dan melakukan pencegahannya.

Ia pun akan menindak tegas anggotanya bila terjadi konflik di daerah, yang terberat adalah sanksi pemecatan.

Upaya lain selain menjaga stabilitas politik dan keamanan, Kapolri juga membantu pemerintah agar pertumbuhan ekonomi berjalan baik dengan membentuk satgas-satgas.

"Misal satgas pangan untuk menghantam kartel-kartel pangan. Satgas pungli agar tidak ada kecurangan dalam birokrasi, dan satgas pendampingan dana desa. Dana desa yang triliyunan harus sampai untuk masyarakat desa," tambahya.

Senada dengan Kapolri, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa pihaknya selalu berupaya bekerja sebaik-baiknya demi mensejahterakan rakyat.

Dijelaskan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara pihaknya harus selalu mampu menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat.

Dan menurutnya APBN dan hutang negara adalah satu di antara instrumen dan bukan tujuan.

Sri Mulyani mengomentari tudingan bahwa Indonesia terpuruk karena hutangnya yang makin banyak.