Breaking News:

Dewan Minta Disdukcapil Kota Yogyakarta Permudah Penerbitan Akta Kematian

"Sehingga dengan kebijakan ini diharapkan cakupan catatan kematian akan meningkat secara signifikan"

Ist
Akta Kematian 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPRD Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kinerja atas efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada 2015-2017 pada pemerintah Kota Yogyakarta.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Ali Fahmi menjelaskan bahwa data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota adalah satu-satunya data yang digunakan untuk semua keperluan.

Mulai dari alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, dan sebagainya.

"Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta agar menyusun aksi dan roadmap untuk memastikan tersajinya data kependudukan yang valid," ungkapnya, Senin (19/2/2018).

Fahmi mengatakan, upaya untuk meminimalisasi data ganda dan data anomali secara bertahap dilakukan dilakukan dengan proaktif dan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Baca: Pemuda di Bantul Ini Bernama Pintu Pemberitahuan, Ia Sempat Sulit Urus Akta Kelahirannya

"Perjanjian kerjasama dengan instansi dan atau institusi agar diperluas untuk keperluan percepatan pelayanan administrasi dan dokumen kependudukan serta pemutakhiran data kependudukan," tambahnya.

Pelaporan pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian, lanjutnya, agar dipermudah seperti pelaksanaan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran.

"Sehingga dengan kebijakan ini diharapkan cakupan catatan kematian akan meningkat secara signifikan," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved