Dandim 0729/Bantul Tegaskan Jajarannya untuk Tetap Netral dan Tak Terlibat Politik Praktis

Netralitas prajurit TNI yang dimaksud Letkol Yuswanto, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Dandim 0729/Bantul Tegaskan Jajarannya untuk Tetap Netral dan Tak Terlibat Politik Praktis
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Komandan Kodim 0729 Bantul, Letkol (Inf) Yuswanto, saat ditemui di depan gedung Pyramid, Sewon, Bantul, Sabtu (03/02/2018) 

Laporan Reporter Tribunjogja.com, Ahmad Syarifudin 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kendati pada tahun 2018 ini tidak ada pemilihan kepala daerah di Bantul, namun peringatan sebagai bentuk antisipasi dan menjaga netralitas prajurit TNI diungkapkan oleh komandan Kodim (Dandim) 0729/Bantul, Letnan Kolonel (Inf) Yuswanto. 

Orang nomor satu di Kodim Bantul ini menyatakan sikap tegas, bahwa Prajurit TNI senantiasa akan bersikap netral dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) pada tahun politik 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Kita tegak lurus, dari mulai tingkat atas hingga tingkat bawah. Mulai dari Markas Besar (Mabes)  TNI sampai prajurit Babinsa yang ada di desa desa. Kita pegang teguh, sesuai amanat Undang-Undang TNI, bahwa seorang prajurit TNI tidak terlibat dalam politik. Netralitas itu kita kunjung tinggi," kata Letkol Yuswanto, ketika ditemui dalam kegiatan Silaturahmi Komponen masyarakat Bantul di gedung Pyramid, Sewon, Bantul, Sabtu (03/02/2018).

Netralitas prajurit TNI yang dimaksud Letkol Yuswanto, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Dimana seorang prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. 

Mantan Danyonif 726 Tamalatea Makassar ini menegaskan kepada setiap lini jajarannya supaya tidak tergiur dan menjauhi dunia politik. 

Ia mengaku akan menindak tegas jika ada anak buahnya yang terbukti kedapatan melanggar sumpah prajurit dan terlibat dalam kegiatan politik praktis. 

"Jika ada, kita akan tidak tegas. Pelanggarannya akan kita lihat sejauh mana. Untuk sanksi, nanti akan kita lihat melalui proses BAP. Sanksi dan hukuman sudah ada aturan di TNI," terang dia.  (*)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved