Tidak Boleh Tebang Pilih, Pemkot Yogya Harus Tertibkan Toko Berjejaring Ilegal

Satpol PP tengah melakukan rapat koordinasi untuk menertibkan kepada toko-toko moderen berjejaring yang tidak memenuhi izin.

Tidak Boleh Tebang Pilih, Pemkot Yogya Harus Tertibkan Toko Berjejaring Ilegal
TRIBUNJOGJA.COM / Hasan Sakri
Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak di sebuah toko modern berjaringan di jalan Menteri Supeno, kota Yogyakarta, Senin (29/1/2018). Sidak tersebut untuk melakukan pengecekan terkait izin usaha terhadap toko yang baru buka selama enam hari tersbuet karena izin toko modern di wilayah Kota Yogyakarta sudah dikeluarkan karena sudah memenuhi kuota sejak 2014. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Keberadaan toko moderen berjejaring ilegal harus segera ditertibkan.

Pemerintah Kota (Pemkot) harus bisa mengendalikan jumlah toko moderen berjejaring yang terus muncul tiap tahunnya.

Hal tersebut disuarakan Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Sasono.

"Jangan tebang pilih kalau melakukan penertiban. Ada toko moderen berjejaring yang terbukti tidak ada izinnya, langsung tertibkan," tegasnya, Selasa (30/1/2018).

Menurutnya, pemkot telah turun langsung dalam menertibkan cafe yang menjual minuman keras di Prawirotaman.

Hal serupa mestinya juga bisa dilakukan untuk toko moderen berjejaring ilegal.

"Pemerintah kota harus menjunjung tinggi komitmen ekonomi kerakyatan. Sudah terlalu banyak Toko Moderen di Kota Yogyakarta, dan ini ditambah lagi yang ilegal makin banyak. Kasihan para pedagang kecil, toko kelontong, keberadaannya makin terlupakan," bebernya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidihartana mengatakan bahwa tengah melakukan rapat koordinasi untuk terjun ke lapangan dan melakukan penertiban kepada toko-toko moderen berjejaring yang tidak memenuhi izin.

"Ini sedang kami koordinasikan. Dalam waktu dekat, akan kami tertibkan," bebernya.

Nurwidi menjelaskan, dalam Perwal nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Toko Moderen di Kota Yogyakarta tidak diperbolehkan adanya poin mengenai sanksi. Sementara untuk Izin Usaha Toko Moderen (IUTM) yang merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) juga tidak tertera sanksi baik pidana maupun sanksi administratif.

"Sanksi termuat dalam Undang-Undang atau Perda," tambahnya. (*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved