Breaking News:

Pasca Rekomendasi ORI, Warga Penolak Bandara Geram Pembersihan Lahan Tetap Dilakukan

ORI menilai ada maladministrasi dalam dan tindakan tak patut dilakukan pihak pemrakarsa pembangunan bandara dalam kegiatan tersebut.

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha
Editor: oda
tribunjogja/singgih wahyu
Alat berat terlihat beraktivitas di lokasi lahan pembangunan bandara di Temon. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kelompok warga penolak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon menyayangkan masih adanya kegiatan pembersihan lahan (land clearing) di lapangan.

Mereka merasa geram mengingat Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah merekomendasikan pihak terkait agar menghentikan sementara waktu kegiatan tersebut karena ada maladministrasi dalam prosesnya.

Seperti diketahui, kantor ORI wilayah DIY beberapa waktu lalu telah merilis hasil akhir pemeriksaan laporan warga terkait pengosongan lahan bandara

ORI menilai ada maladministrasi dalam dan tindakan tak patut dilakukan pihak pemrakarsa pembangunan bandara dalam kegiatan tersebut. 

Lembaga tersebut lalu merekomendasikan kegiatan pengosongan lahan pembangunan bandara di Temon berikut pembongkaran bangunan dihentikan sementara waktu sampai ada skema penyelesaian yang diterima kedua belah pihak (PT AP I dan warga terdampak). 

"Kami menyayangkan kenapa rekomendasi ORI itu kok tidak dilakukan dan masih ada kegiatan di lapangan," jelas Humas Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP), Agus Widodo, Rabu (24/1/2018).

Agus menyebut, sejak dirilisnya hasil pemeriksaan laporan oleh ORI hingga hari ini, sejumlah alat berat memang masih terlihat beraktivitas meratakan lahan di dekat pemukiman warga penolak bandara.

Hanya saja, jumlahnya unit backhoe yang ada jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya dan kegiatan tidak semasif sebelum ORI merilis hasil pemeriksaannya. 

Dalam pemahaman warga, penghentian sementara waktu kegiatan pembersihan lapangan sesuai rekomendasi ORI itu seharusnya dilakukan secara menyeluruh.

Pihak pemrakarsa pembangunan seharusnya tidak melakukan pekerjaan apapun di atas lahan tersebut. Terutama di petak lahan yang berbatasan dengan tanah milik warga penolak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved