Pemerintah Ambil Hak Pejalan Kaki dengan Penempatan Halte Trans Jogja

Trotoar di Kota Yogyakarta masih penuh dengan perabotan yang menganggu aktifitas pejalan kaki.

Pemerintah Ambil Hak Pejalan Kaki dengan Penempatan Halte Trans Jogja
Tribun Jogja/Hendra Krisdianto
Halte Trans Jogja yang dianggap mengalih fungsikan trotoar di Kota Yogyakarta. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bukan pemandangan baru bila trotoar di Kota Yogyakarta masih penuh dengan perabotan yang menganggu aktifitas pejalan kaki.

Tidak hanya aktifitas perekonomian yang ada di atas trotoar, namun juga keberadaan halte Trans Jogja yang bertengger di area pejalan kaki pun mendapatkan sorotan dari Komunitas perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4) Kota Yogyakarta.

Perwakilan KP4 Kota Yogyakarta, Harta Nining Wijaya menyayangkan tindakan tersebut.

Selain penempatan yang tidak strategis, menurutnya pemerintah yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat dinilai gagal dan justru menyalahi aturan yang sudah ada.

"Halte ini yang punya siapa? Pemerintah. Pemerintahnya sendiri saja melanggar, apalagi masyarakat umum," urainya dalam Pembahasan Permasalahan Trotoar di Kota Yogyakarta, di ORI Perwakilan DIY, Selasa (23/1/2018).

Kebijakan terkait trotoar telah diatur di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri, yakni UU nomor 22 tahun 2009 Pasal 131 yang berbunyi pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

Sementara untuk Peraturan Menteri tertuang pada Permen PU nomor 3 tahun 2014 yakni jalur pejalan kaki yang sejajar dengan jalan, sedikit lebih tinggi, untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. (*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved