Jaminan Kesehatan Nasional Dinilai Belum Diikuti Peningkatan Mutu Layanan dan SDM

Kebijakan JKN dinilai para pengamat kesehatan belum diikuti peningkatan mutu layanan dan SDM kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

Jaminan Kesehatan Nasional Dinilai Belum Diikuti Peningkatan Mutu Layanan dan SDM
tribunjogja/tantowi alwi
Suasana diskusi fragmentasi sistem pelayanan kesehatan di Ruang Senat KPTU FK UGM, Kamis (28/12/2017) lalu. 

Menurut Laksono untuk mendapatkan data mengenai program TB tidak mudah semenjak adanya JKN ini.

Menurutnya, pengelola TB di pusat, propinsi, dan kabupaten kehilangan data yang seharusnya bisa dianalisis.

“Pada tahun keempat JKN pengelola TB semakin sulit mengukur efisiensi dan akuntabilitas program TB,” ujarnya.

Sementara data yang ada di BPJS, katanya, dikelola secara sentralistik dan tidak ada kesempatan untuk melakukan analisis di level kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional.

Prof. Adi Utarini mengungkapkan seharusnya data mengenai TB bisa dilakukan secara komprehensif karena umumnya pasien TB berobat di rumah sakit pemerintah.

“Seharusnya data lebih mudah diakses dan kompatible. Apalagi, sebagian besar pasien TB umumnya berobat ke rumah sakit pemerintah,” katanya.

Selain itu, Adi Utarini mengungkapkan masih sulit untuk mengetahui rujukan penanganan TB dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit.

Menurutnya, data tentang rujukan pasien TB yang melakukan rawat jalan atau rawat inap serta treatment yang diberikan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektifitas keberhasilan penanganan TB.

Prof. Tjandra Yoga menilai BPJS dan rumah sakit lebih terbuka dalam melaporkan pasien TB yang melakukan perawatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyembuhan pasien TB.

“Dengan begitu akan diketahui data berapa persen pasien yang sembuh dan yang tidak,” katanya. (*)

Penulis: Tantowi Alwi
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved