2019 Seluruh Warga Harus Dijamin Kesehatannya

Konferensi internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah atau dilema etik dalam pelayanan kesehatan.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Center for Bioethics and Medical Humanities (CBMH) Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan Harvard Medical School (HMS) menggelar International Conference on Ethics for the Vulnerable, Rabu (3/1/2018).

Di samping untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang kesehatan sebagai bagian dari hak sebagai warga negara, konferensi internasional ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah atau dilema etik dalam pelayanan kesehatan.

Kegiatan ini menyikapi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuntut pembayaran premi oleh pemerintah bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat.

Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak kesehatan seluruh warga negara.

Syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini adalah syarat kependudukan, yang sayangnya tidak semua warga memilikinya.

Anak jalanan, waria, tuna wisma, gelandangan dengan gangguan jiwa, dan masyarakat terpinggirkan lainnya tidak memiliki persyaratan administrasi tersebut sehingga tidak bisa menerima pelayanan BPJS, meskipun mereka dalah orang Indonesia.

Mulai tahun 2014 telah memasuki era baru yaitu era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemateri yakni Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti mengatakan, sistem kesehatan ini telah mengubah banyak hal dan cara dalam pemberian pelayanan kesehatan.

"Intinya orang miskin memiliki hak seperti orang kaya untuk mendapatkan akses kesehatan. BPJS memiliki kewajiban dan peran sampai tahun 2019 sehingga seluruh warga harus dijamin kesehatannya," ujarnya.

Namun demikian, Ali Ghufron mengakui ada kendala di lapangan terkait pemberlakuan jaminan kesehatan era baru.

Halaman
12
Penulis: nto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved