Pemda DIY Diminta Tegas Soal Pertambangan

Diharapkan pula, Pemda DIY melakukan evaluasi terkait segala bentuk pertambangan yang ada di DIY.

Pemda DIY Diminta Tegas Soal Pertambangan
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri K
Garis polisi di lokasi tebing longsor di tambang batu pasir di kali Beber, Kemiren, Srumbung, Magelang, senin (18/12/2017) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Peristiwa longsornya tambang pasir di bantaran Sungai Bebeng, Kaliurang, Srumbung, Kabupaten Magelang pada Senin (17/12/2017) kemarin, menjadi fakta bagaimana bahayanya aktivitas ini.

Ancaman serupa juga bisa saja terjadi di lereng Merapi di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena juga banyak penambangan pasir disana.

Terkait dengan hal ini, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, berpendapat bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) DIY harus melakukan sosialisasi kembali mengenai penambangan termasuk menegakkan aturan.

"Pemda harus melakukan sosialisasi tentang berbagai aturan pertambangan. Mulai dari kawasan mana yang boleh ditambang atau tidak, caranya menambang bagaimana, kemudian penjagaan lingkungan seperti apa termasuk sosialisasi perizinan," kata Eko, Selasa (19/12/2017).

Diharapkan pula, Pemda DIY melakukan evaluasi terkait segala bentuk pertambangan yang ada di DIY.

Kemudian nantinya dari evaluasi tersebut, dapat diketahui dan dipetakan mana yang benar dan tidak benar.

Kemudian diputuskan road map terkait peta pertambangan dan diketahui mana yang diperbolehkan atau tidak.

Eko juga meminta Pemda melihat ulang semua alur sungai yang ada di DIY seperti Kali Kuning, Krasak dan sungai sungai lain.

Pengecekan ini juga untuk melihat apakah ada pelanggaran di alur sungai atau tidak. Jika ada pertambangan misalnya, perlu diketahui apakah itu sesuai atau tidak.

"Pada prinsipnya kita mendukung Pemda untuk tegas urusan ini, demi kelestarian alam kita tapi juga tidak mematikan ekonomi rakyat maka pertambangan ini harus ditertibkan, dan ini butuh dukungan semua pihak, masyarakat diharapkan kalau itu berpotensi berbahaya dan melanggar ya jangan ikut ikutan," katanya.

"Kepada elitnya juga kita harapkan untuk tidak main main dengan urusan perizinan dan kegiatan-kegiatan yang tidak benar," harapnya. (*)

Penulis: dnh
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved