Deputi III Staf Kepresidenan: Reformasi Birokrasi dan Pembenahan SDM Harus Dimulai

Laporan Reporter Tribun Jogja, Tantowi Alwi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Prioritas pembangunan Presiden Jokowi dalam 3 tahun terakhir sifatnya adalah sektoral.

Jokowi menaruh perhatian yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk revitalisasi dari pendidikan vokasi dan juga semangat kebangsaan menjaga kebhinekaan Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Denni Puspa Purbasari, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI usai menjadi pembicara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Selasa (21/11/2017).

Denni mengatakan tugas utama kedeputian III adalah pengelolaan isu-isu ekonomi strategis dengan fokus utamanya adalah bidang perekonomian terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Portofolio kami yaitu ekonomi yang kami pegang sekarang adalah ketahanan pangan," ujarnya.

Menurutnya, dalam kerja-kerja membantu presiden yang dengan keinginan dan kecepatan yang luar biasa, Deputi III harus menerjemahkannya ke sebuah program, kegiatan, dan rencana kerja yang jelas.

"Tantangannya adalah bagaimana mengoperasionalisasikan konsep sampai ke daerah karena tidak semua bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, beberapa adalah kewenangan dari daerah, sehingga dibutuhkan kekompakan dari birokrat dan pimpinan di daerah termasuk DPRD untuk mendukung prioritas pemerintah pusat," kata Denni.

Dalam unit Deputi III Staf Kepresidenan semuanya diisi oleh kalangan teknokrat yang berjumlah 16 orang.

"SDM-nya sangat terbatas, kemudian kami harus banyak lembur bekerja menyusun kata-kata prioritas dan detail pengawalan yang sesuai dengan arahan pimpinan," ujarnya

Menurut Denni, Presiden Jokowi itu sangat agresif dan progresif dengan seluruh jajaran di bawahnya sampai dengan kementerian.

"Dalam kerja kami yang sulit adalah memastikan rekomendasi kami itu akurat, meskipun disusun dalam jangka waktu yang cepat, caranya bagaimana kita mengoptimalkannya," tuturnya.

Selain itu, Denni berharap semua intruksi dan arahan dapat diinstitusionalkan ataupun diformalkan.

"Menginstitusionalkan perubahan-perubahan itu sendiri, hal-hal yang berupa intruksi dan arahan yang cepat untuk dikerjakan kemudian bagaimana memformalkannya dan merapikannya dari seluruh pusat dan daerah, serta regulasi-regulasi supaya jadi legacy atau warisan yang berkesinambungan bukan hanya dalam periode 5 tahun ini," katanya.

Jika sudah terinstitusionalkan payung hukumnya, lembaganya, pemahamannya, dan dokumennya publiknya, harapannya akan secara mudah untuk dipahami, sehingga pemerintah daerah juga merasa sejalan dengan arahan dari presiden.

"Reformasi birokrasi dan pembenahan SDM harus dimulai," kata Denni Puspa Purbasari. (*)