Pemkab Klaten Diminta Perbaiki UMK Tahun 2018

Penetapan UMK 2018 mendatang mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, serta hasil survei KHL.

Pemkab Klaten Diminta Perbaiki UMK Tahun 2018
yangenak.com
Ilustrasi 

 TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten diminta untuk memperbaiki usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2018 mendatang.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Klaten, Rinto Patmono, Kamis (16/11/2017).

Rinto menuturkan bahwa saat ini usulan tersebut sudah diperbaiki oleh pihaknya, sambil menunggu persetujuan dari Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani, untuk selanjutnya diajukan lagi kepada Gubernur Jawa Tengah.

Beberapa waktu lalu, Pemkab Klaten sempat mengajukan usulan UMK untuk tahun 2018 mendatang kepada Gubernur.

Berdasar hasil rapat Dewan Pengubahan, UMK 2018 untuk Kabupaten Klaten diusulkan dengan besaran angka Rp 1.661.632.

”Kemarin yang kami usulkan ke Gubernur, sampai disana dikembalikan lagi. Karena yang kami usulkan (angkanya) dibulatkan. Gubernur minta angkanya utuh riil tidak ada pembulatan,” terang Rinto.

Menurutnya, penetapan UMK 2018 mendatang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, serta hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 mencapai angkat persentase sebesar 4,99%, dan inflasi nasional sejumlah 3,72%. UMK Klaten 2017 sebesar Rp 1.528.500, dan ditambah hasil perkalian UMK tahun berjalan dengan inflasi dan pertumbuhan nasional maka didapat angka Rp 1.661.632,23.

”Jadi kurang dua digit di belakang. Harus utuh tidak pembulatan. Untuk pembulatan nanti tergantung dari Gubernur. Dibulatkan apakah akan dinaikkan atau diturunkan,” jelas Rinto.

Tutur Rinto, bahwa pihaknya berharap usulan UMK yang sudah diperbaiki bisa secepatnya diajukan lagi kepada Gubernur dalam waktu dekat.

Sebab, Pemkab Klaten mesti melakukan sosialisasibesaran UMK 2018 pada Desember mendatang.

Dan pada bulan yang sama, ada waktu tenggang bagi pada pekerja maupun pengusaha untuk menyampaikan keberatan atas usulan tersebut, sebelum nantinya siap diberlakukan pada 1 Januari 2018 mendatang.

”Ini sudah diajukan perbaikannya tinggal ditandatangani Plt Bupati. Karena Desember harus sudah disosialisasikan,” tambahnya. (*)

Penulis: abm
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved