LIPSUS TRIBUN JOGJA

Praktik Jual Beli Trotoar di Jogja - Ini Akibat Ketimpangan Ekonomi

Jadi, pasti ada aturan main yang tidak tertulis diantara mereka itu yang kemudian memfasilitasi tadi, yang kita sebut jual beli lapak.

Praktik Jual Beli Trotoar di Jogja - Ini Akibat Ketimpangan Ekonomi
Tribun Jogja/ Angga Purnama
Foto Ilustrasi 

INI kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang timpang antara pedesaan dan perkotaan.

Ada yang kita sebut sebagai pull factor (faktor menarik perkotaan) peluang kerja lebih banyak, semantara push factornya di desa peluang akses mencari kerja dan tanah semakin menyempit sehingga mendorong orang ke kota.

Persoalannya ini orang-orang yang berurbanisasi ini tidak selalu siap dengan kondisi di perkotaan, misalnya tidak mampu menyewa rumah dengan baik, tidak punya usaha dalam tanda kutip formal yang punya izin usaha ini yang dikategorikan sektor informal.

Yakni, orang-orang yang tidak punya akses pada sektor formal ini atau kadang-kadang menunggu kesempatan masuk ke sektor formal sehingga memunculkan fenomena PKL ini.

Baca: Praktik Jual Beli Trotoar di Jogja - Woww! Lapak PKL Ini Dibanderol Rp55 Juta

Baca: Praktik Jual Beli Trotoar di Jogja - Paguyuban: Yang Namanya Jual Beli Lapak Itu Enggak Boleh!

Itu fenomen yang memang tidak nisa dihindarkan di mana-mana karena salah satu aspek yang lain, kelemahan dari pemerintah kita sendiri yang tidak punya regulasi yang baik terkait dengan itu. Kemudian serta sistem penegakan hukumnya yang tidak konsisten.

Nah sehingga itu menjadi sebuah hubungan-hubungan kompleks yang menimbulkan PKL di mana-mana sehingga ada unsur illegality di dalam fenomena PKL itu.

Dalam praktik illegality aturan main mereka ciptakan sendiri diantara para pemain PKL.

Sedikit banyak kita paham pasti ada unsur yg membekingi itu, bisa dari premanisme, penjamin keamanan atau kemudian juga sedikit bermain mata dengan orang-orang yang justru dari pemerintah yang diberikan tugas untuk menjaga ketertiban kota itu.

Jadi, pasti ada aturan main yang tidak tertulis diantara mereka itu yang kemudian memfasilitasi tadi, yang kita sebut jual beli lapak.

Sebuah fenomena yang rumit terkait dengan banyak aspek ketimpangan pembangunan, kegagalan dalam menegakkan regulasi, premanisme sehingga memunculkan fenomen jual beli lapak ini.

Langsung melarang PKL pun sesuatu yang tidak adil, karena tidak memberikan mereka ruang hidup.

Saya kira yang harus dilakukan menata agar lebih baik sehingga terjadi ko-eksistensi, bagaimanapun kehadiran mereka dibutuhkan. Kasih ruang hidup yg tertib sehingga tidak mengganggu kehidupan kota. (*)

DR Erwan Agus Purwanto, Dekan Fisipol UGM - Master Program in Public Policy and Administration
ist

*Oleh: DR Erwan Agus Purwanto, Dekan Fisipol UGM - Master Program in Public Policy and Administration

Penulis: sis
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved