Ditargetkan Nilai 3 di Akhir Tahun 2019, Rapor SPIP Klaten Tahun 2017 Hanya 1,8

Untuk mencapai ke nilai yang ditargetkan tidak bisa dikerjakan oleh hanya segelintir orang saja dalam sebuah organisasi pemerintahan dan kementerian.

TRIBUNJOGJA.COM - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah proses yang integral, pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tytut Ratih Kusumo, Kepala BPKP Perwakilan DIY dalam acara 'Sosialisasi Pengeuatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Efisian dan Akuntabel di Kabupaten Klaten', Selasa (7/11/2017) di Pendopo Kantor Bupati Klaten menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan di akhir tahun 2019 level SPIP untuk kementerian dan lembaga pemerintah daerah harus memenuhi rapor dengan nilai 3.

Di hadapan para tamu undangan dalam acara tersebut Tytut menyebutkan bahwa Kabupaten Klaten di tahun 2017 nilai rapornya baru mencapai 1,8.

"Nilainya itu dari 0 sampai 5. Di tahun 2019 nanti ditargetkan Ditargetkan 85%nya (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Daerah) harus ada di nilai atau level 3. Saya ingin informasikan Kabupaten Klaten 2014 pernah kita evaluasi dan hasilnya Klaten rapornya pada level 1. Semua harus tahu ini, kita kupas sebabnya. kenapa level 1? Kita harus evaluasi dan kita perbaiki. Dan di tahun 2017, kematangan SPIP di Kabupaten Klaten rapornya masih di level 1,8," ujar Tytut.

Kata ia lagi, untuk mencapai ke nilai yang ditargetkan tidak bisa dikerjakan oleh hanya segelintir orang saja dalam sebuah organisasi pemerintahan dan kementerian.

Ia melanjutkan, harus ada kematangan kerja dan partisipasi yang besar dari seluruh SDM yang ada di dalamnya, mulai dari pimpinan hingga level pegawai.

Semuanya harus saling mengevaluasi hal-hal yang masih kurang, dan kemudian ditingkatkan lagi.

"Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern," imbuhnya.

Banyak catatan dari pihaknya yang masih belum diperhatikan, sehingga beberapa kesalahan yang pernah dilakukan kembali diulang sehingga mempengaruhi penilaian.

"Kemarin kita mencoba beberapa OPD untuk belajar membuat bagaimana memperhatikan risiko, kita berupaya untuk menutup celah kemungkinan-kemunkinan resiko dicegah dengan cara kita tahu segala hal yang ada di dalamnya," tambah Tytut. (*)

Penulis: abm
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved