Pengurangan Penggunaan Jasa Orang Ketiga di Disdukcapil Bantul Diyakini Reduksi Praktek Korupsi

UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menjelaskan bahwa semua biaya untuk mengurus administrasi kependudukan adalah gratis.

Pengurangan Penggunaan Jasa Orang Ketiga di Disdukcapil Bantul Diyakini Reduksi Praktek Korupsi
TRIBUNJOGJA.COM / Susilo Wahid
Warga mengatasnamakan diri Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) saat melakukan mediasi di Kantor DPRD Bantul, Senin (6/11/2017) siang. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul memberi respon atas kedatangan sekelompok orang yang diketahui mengatasnamakan diri Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kantor DPRD Bantul, Senin (6/11/2017) siang.

Kepala Bidang Pelayananan Pencatatan Sipil Disdukcapil Bantul, Sri Nuryanti mengapresiasi niat baik pekerja sosial yang membantu masyarakat mengurus akta kelahiran maupun kematian jika memang membutuhkan bantuan.

Namun di satu sisi, ada aturan yang harus diterapkan.

Berpegang pada Undang-Undang (UU) No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 menjelaskan bahwa semua biaya untuk mengurus administrasi kependudukan adalah gratis.

Dengan ini, maka dinas terkait akan mendorong masyarakat mendapatkan pelayanan kependudukan secara gratis.

"Kami pihak Disdukcapil ditunjuk pihak Kementrian Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menjalankannya," kata Nuryanti.

Menurut Nuryanti, kultur mengurus akta kelahiran maupun kematian melalui pihak ketiga ini memang sudah ada cukup lama.

Sementara aturan bertentangan dengan keberadaan pihak ketiga.

Kecuali pemohon benar-benar dalam keadaan sakit baik fisik maupun psikis atau difabel.

Secara perlahan pihak Disdukcapil coba melakukan pendekatan.

Mulai dari membatasi hari diperbolehkan jasa pihak ketiga ini di kantor.

"Sempat kita batasi Selasa-Kamis saja, tapi pada akhirnya kita mengarah kesana, agar pemohon berperan aktif ke kantor Disdukcapil secara langsung," katanya.

Selain demi menjalankan amanat UU yang berlaku, dasar diberlakukannya sistem baru ini demi memenuhi standar ISO perihal pelayanan publik sekaligus meminimalisir praktek korupsi.

"Jadi silahkan membantu warga yang membutuhkan, asalkan sesuai batasan koridor yang berlaku," kata Nuryanti. (*)

Penulis: sus
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved