Sejumlah PKL di Kota Baru Datangi LKBH Terkait Rencana Penggusuran

Pihak Satpol PP meminta para PKL untuk segera mengosongkan area yang telah ditentukan tanpa adanya alasan yang jelas.

Sejumlah PKL di Kota Baru Datangi LKBH Terkait Rencana Penggusuran
tribunjogja/pradito rida pertana
Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran Kota Baru, Yogyakarta yang tergabung dalam Komite Perjuangan PKL Anti Penggusuran (KPKP), mendatangi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII. Kedatangan tersebut guna meminta bantuan terkait akan adanya penggusuran PKL di sebelah barat Gereja St. Antonius, Kota Baru dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yogyakarta. Kamis (28/9/2017). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran Kota Baru, Yogyakarta yang tergabung dalam Komite Perjuangan PKL Anti Penggusuran (KPKP), mendatangi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII.

Kedatangan perwakilan KPKP tersebut guna meminta bantuan terkait akan adanya penggusuran PKL di sebelah barat Gereja St. Antonius, Kota Baru dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yogyakarta.

Agung Wibowo Budiono (50), Koordinator KPKP mengatakan, pihaknya datang ke LKBH guna meminta pendampingan terkait hasil rapat antara pihaknya dengan pihak pemkot dan Satpol PP pada tanggal 18 September 2017 lalu.

Dimana pada rapat tersebut, pihak Satpol PP meminta para PKL untuk segera mengosongkan area yang telah ditentukan tanpa adanya alasan yang jelas.

"Tanggal 18 September 2017 itu kami disuruh datang ke Kantor Satpol PP Yogyakarta. Kami disuruh pindah dari Kota Baru, dan diberi waktu sampai akhir bulan ini. Ya kami jelas menolak keras, karena tidak ada alasan yang jelas. Setelah pertemuan itu, kami langsung ke LKBH untuk meminta bantuan," katanya saat ditemui di LKBH. Kamis (28/9/2017).

Menurutnya, penggusuran tersebut mengandung muatan politis. Dimana dari 28 PKL di daerah tersebut hanya 18 yang terkena penggusuran.

Ia menilai, para PKL yang berada di daerah Kota Baru sudah lama mencari rejeki di daerah tersebut, bahkan pihaknya sudah mengantongi ijin penggunaan secara legal.

"Kami rasa penggusuran itu ada kepentingan politisnya, masak hanya yang di barat gereja, yang di timur gereja sama sekali tidak digusur. Atau memang intinya memecah belah kami. PKL di Kota Baru sudah dari 1985, ijin ada dan terdaftar. Jadi kan aneh penggusuran ini todak ada sosialisasi tiba-tiba akan menggusur," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan tetap berdagang di daerah tersebut karena dinilai penggusuran yang akan dilakukan tidak berdasar dan terkesan tidak jelas.

Dengan pengaduan ini, pihaknya berharap ada kejelasan yang pasti terkait rencana penggusuran tersebut.

"Kami akan tetap bertahan dan berjualan di Kota Baru karena alasan penggusuran tidak jelas. Kami sebagai warga negara juga menuntut hak kami atas penggusuran ini, pemkot juga harusnya lebih bijak dalam kasus ini," pungkasnya. (*)

Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved