ORI DIY Temukan Unsur Pemaksaan dalam Kasus Pungli Kaliadem

Muhammad Rifki selaku asisten ORI DIY mengatakan apa yang dilakukan pihaknya adalah bentuk respon dari berita yang selama ini beredar.

ORI DIY Temukan Unsur Pemaksaan dalam Kasus Pungli Kaliadem
Bhayangkara News
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN  - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY minta klarifikasi kepada Dinas Pariwisata Sleman terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di obyek wisata Kaliadem.

Muncul dugaan wisatawan dicegat di wilayah Kinahrejo dan tak bisa melanjutkan perjalanan naik ke Kaliadem ataupun ke Petilasan Mbah Marijan.

Mereka harus jalan kaki, setidaknya satu kilometer jauhnya, atau dapat naik ojek dengan biaya Rp 30 ribu.

Muhammad Rifki selaku asisten ORI DIY mengatakan apa yang dilakukan pihaknya adalah bentuk respon dari berita yang selama ini beredar.

Ada dugaan oknum warga menerapkan tarif Rp 30 ribu kepada pengunjung agar dapat menyewa ojek atau membayar jasa pemandu.

Padahal pengunjung sudah melewati dan membayar petugas retribusi.

"Kami ke sini untuk klarifikasi. Karena tanpa laporan masyarakat pun kami tetap bisa menindaklanjuti suatu masalah," jelas Rifki saat ditemui di kantor Dinas Pariwisata Sleman, Rabu (26/7).

Dalam kesempatan itu, terjadi pertemuan antara ORI DIY, Dinas Pariwisata serta aparat desa setempat.

Dari pertemuan tertutup itu, pihaknya mendapat kejelasan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami belum menyimpulkan, baru menghimpun informasi. Tapi memang diakui ada penarikan itu, ada nominal itu dan ada unsur pemaksaan," bebernya.

Pihaknya menanyakan tentang adanya aturan atau larangan wisatawan untuk naik dengan usaha sendiri.

"Aturannya seperti apa, larangan dari mana, apa itu dari warga agar ojeknya laku. Apakah memang tidak boleh naik ke atas?," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: nto
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved