Ditetapkan Tersangka, 2 Tersangka Baru Kasus Suap Jabatan di Klaten Ini Jarang Ngantor

Perihal tidak masuk kerjanya dua Aparatur Sipil Negara (ASN) itu diakui Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Pantoro.

Ditetapkan Tersangka, 2 Tersangka Baru Kasus Suap Jabatan di Klaten Ini Jarang Ngantor
tribunjogja/angga purnama
Penyidik KPK melakukan pemeriksaan di aula Mapolres setempat, Selasa (3/1/2017). KPK melakukan pemeriksaan terhadap lima orang pejabat Pemkab Klaten. 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Sejak keluarnya surat penetapan tersangka kasus suap jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sudirno dan Bambang Teguh jarang terlihat masuk kerja dan menjalankan tugasnya di Dinas Pendidikan Klaten.

Padahal hingga saat ini belum ada surat penahanan atas keduanya yang disampaikan oleh KPK.

Perihal tidak masuk kerjanya dua Aparatur Sipil Negara (ASN) itu diakui Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Pantoro.

Sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ia hanya beberapa kali melihat keduanya mengikuti apel pasca adanya penetapan tersangka pada 13 Juli lalu.

“Jarang-jarang lihatnya, biasanya ketemu saat apel,” ungkapnya ditemui usai rapat koordinasi di kantor Setda Klaten, Senin (24/7/2017).

Sudirno diketahui saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan.

Sementara Bambang Teguh Setya menjabat sebagai Kepala Bidan Sekolah Dasar sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkab Klaten tahun 2017.

Pantoro mengaku tidak mengetahui pasti mengapa Sudirno dan Bambang Teguh jarang terlihat di kantor.

Kendati demikian, saat ini layanan dan urusan dinas yang menjadi tanggung jawab keduanya masih berjalan seperti biasanya.

“Layanan tidak terganggu, masih berjalan. Kan masih ada staff yang bertugas sehingga fungsi tugasnya masih dapat dihandle,” ujarnya.

Menurutnya hingga saat ini keduanya masih berstatus sebagai ASN aktif meski sudah ada penetapan tersangka dari KPK.

Sementara itu, Kasubid Pembinaan Disiplin Perundang-Undangan Dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Puguh Hargo Wibowo mengatakan selama belum ada surat penahanan maka ASN yang tersangkut masalah hukum masih berstatus aktif.

Penon-aktifan ASN dapat dilakukan bila proses hukum yang berjalan mengganggu tugas dan kerja ASN.

“Seperti halnya Pak Ramlan (terdakwa kasus suap jabatan, Suramlan), statusnya dinon-aktifkan begitu ada surat penahanan dari KPK. Karena sudah ditahan, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya,” paparnya. (*)

Penulis: ang
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved