Pemkot Tak Keluarkan IMB Pada Lahan Berpagar Permanen di Penumping

Pemilik lahan sudah membangun pagar permanen dan juga tembok batas yang menimbulkan polemik di kalangan warga setempat.

Pemkot Tak Keluarkan IMB Pada Lahan Berpagar Permanen di Penumping
Tribun Jogja/Pradito Rida Pertana
Pemagaran tembok di depan rumah warga yang membuat akses jalan keluar rumah menjadi tertutup di kampung Penumping RT 06 RW 02, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, Jumat (12/5/2017). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyatakan lahan tanah seluas 3.119 meter persegi di Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal, pemilik lahan sudah membangun pagar permanen dan juga tembok batas yang menimbulkan polemik di kalangan warga setempat.

“Hingga saat ini kami belum menerima ada pengajuan (IMB) dari pemilik lahan. Sehingga, kami pun belum mengeluarkan IMBnya,” kata Kepala Bidang Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono, Minggu (14/5/2017).

Dia menyebut, IMB itu diperlukan untuk pembangunan pagar permanen berupa besi atau tembok batas. Pasalnya, jika mengacu pada Perda 2 tahun 2012 tentang bangunan gedung, pemberian tembok atau pagar permanen tetap harus mengantongi izin.

“Kecuali, mereka tidak membangun tembok permanen, namun hanya berupa tembok non permanen dari seng dan sebagainya. Kalau mau membuat tempat untuk berteduh pun harus non permanen,” jelasnya.

Ancaman dari perda ini pun berupa denda maksimal Rp 50 juta dan atau kurungan tiga bulan. Meski masuk tindak pidana ringan (tipiring), Setiyono mengingatkan agar semua warga dan institusi mematuhi aturan tersebut.

Dia menyebutkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui jika memang hendak membangun bangunan di kawasan tersebut. Beberapa tahapan ini diantaranya adalah harus melalui advice planning dan juga melihat tata ruang kota dan wilayah.

Jika ada bangunan apartemen juga dipastikan harus mengantongi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan juga dokumen lingkungan lain. Termasuk, persetujuan dari warga setempat.

Hingga kini, pihaknya pun selalu meminta aparat penegak Perda untuk bisa menindak para pelanggar yang mencuri start pembangunan tanpa IMB.

“Tahapannya harus dilalui dahulu, jangan tiba-tiba membangun. Itu nanti ranah Sat Pol PP yang menindak,” urai Setiyono.

Pihak pemilik lahan menyatakan pembangunan pagar permanen dan tembok setinggi 1 meter tersebut adalah bagian dalam pengamanan aset.

Mereka mengklaim sebelum membangunan pagar sudah dikonsultasikan dengan pihak kecamatan dan instansi terkait.

“Kami sebelum melakukan pembangunan itu sudah konsultasi dengan sejumlah pihak. Kami juga tidak membangun pagar tinggi-tinggi, hanya 1 meter itu pun untuk pengamanan aset,” ujar M. Linggar Afriyadi selaku kuasa hukum pemilik lahan di Penumping saat dihubungi Tribun Jogja, kemarin.

Menurutnya, pihaknya tetap memberikan ruang bagi warga yang ada di sekeliling lahan milik perorangan yang saat ini bermukim di Jakarta ini. Sehingga, kata dia, warga masih tetap bisa untuk mengakses untuk keluar. (*)

Penulis: ais
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved