Ribuan Warga Gunungkidul Masih Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Kurang lebih ada sebanyak 25 ribu kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Gunungkidul.

Tayang:
Penulis: Rendika Ferri K | Editor: oda

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Sebanyak puluhan ribu warga Gunungkidul masih belum memiliki rumah tinggal yang layak.

Data yang dimiliki oleh Pemkab Gunungkidul, terdapat kurang lebih 25 ribu kepala keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.

Pemerintah pun mengambil langkah untuk menekan tingginya angka tersebut.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kabupaten Gunungkidul, Bambang Antono, mengakui jika masih terdapat puluhan ribu rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Gunungkidul.

"Kurang lebih ada sebanyak 25 ribu kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Gunungkidul," ujar Bambang, Rabu (5/4/2017).

Pemerintah pun berupaya menekan jumlah RTLH yang ada di Gunungkidul. Salah satunya dengan memberikan bantuan pemugaran rumah kepada masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang kurang layak.

Tahun 2017 ini, Gunungkidul mendapatkan bantuan untuk RLTH sebanyak 391 unit rumah, untuk dua kecamatan, yakni 291 unit RLTH di Kecamatan Ngawen dan 100 unit RLTH di Kecamatan Nglipar.

"Semuanya total terdapat 391 unit RLTH yang akan dibantu pada tahun 2017 ini, jumlah ini lebih banyak dibandingkan pada tahun 2016 lalu yang ada sekitar 300 unit," ujar Bambang.

Bantuan RTLH tersebut berasal dari Pemerintah Pusat, dengan kriteria bantuan untuk RTLH kriteria berat dan kriteria sedang.

Masing-masing, untuk kriteria berat mendapatkan bantuan Rp 15 juta per unit, sementara untuk kriteria sedang sebanyak Rp 10 juta per unit.

"Kami telah melakukan sosialisasi di tingkat propinsi, dan kabupaten, untuk saat ini kita melakukan sosialisasi kepada kecamatan. Selanjutnya akan dibentuk kelompok dalam rangka pengerjaan," ujar Bambang.

Lanjut Bambang, penanganan rumah tak layak huni di Gunungkidul belum dapat mencakup keseluruhan RLTH.

Hal ini disebabkan terdapat perbedaan data dari Pemkab Gunungkidul yang melaporkan terdapat 25ribu RTLH, sementara data dari TNP2K di Pemerintah Pusat hanya terdapat 3.900 unit. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved