Diskominfo DIY Tunggu Wewenang Pemblokiran Aplikasi Angkutan Online

Menhub menetapkan masa transisi selama 3 bulan, di mana dalam masa tersebut tidak akan ada penindakan hukum.

Diskominfo DIY Tunggu Wewenang Pemblokiran Aplikasi Angkutan Online
Tribunnews.com
Armada Grab Car di Jakarta. (ilustrasi) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 32/2016 resmi berlaku pada 1 April 2017 lalu.

Menhub menetapkan masa transisi selama 3 bulan, di mana dalam masa tersebut tidak akan ada penindakan hukum. Namun seusai masa transisi, sanksi mulai diberlakukan.

Satu di antara poin dari revisi adalah adanya sanksi atas pelanggaran perusahaan aplikasi diberikan oleh menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY, Roni Primantohari mengatakan bahwa belum ada keputusan apakah Diskominfo di daerah juga akan dilibatkan dalam pemblokiran aplikasi penyelenggara angkutan penumpang ataukah itu akan menjadi wewenang dari Kemenkominfo.

Walau demikian, dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait operasional angkutan penumpang berbasis online, pihaknya ikut dilibatkan.

"Kita lihat lagi apakah kewenangan blokir aplikasi itu menjadi kewenangan daerah atau pusat. Kalau memang itu jadi kewenangan pusat maka kita akan membantu pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang ada," tuturnya kepada Tribun Jogja, Minggu (2/4/2017).

Sementara itu, Pergub tersebut, lanjutnya, masih terus dibahas hingga saat ini. Ketika revisi Permenhub 32/2016, maka Pemda DIY akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder. (*)

Penulis: kur
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved