Dinas Tenaga Kerja, UMKM, Koperasi Sudah Bentuk Tim Deteksi Dini 

Penahanan ijazah ini perlu ditelusuri dan diusut agar jangan sampai citra Kota Yogyakarta yang juga bergerak dalam bidang jasa menjadi tercemar.

Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: oda
net
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif meminta pengawasan pada perusahaan yang nakal dan melanggar aturan dengan menahan ijazah pekerjanya harus terus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, UMKM, dan Koperasi Kota Yogyakarta.

Jangan sampai, di Kota Yogyakarta ini banyak perusahaan melanggar aturan namun tetap eksis tanpa memanusiakan pekerja.

“Dewan sangat prihatin dan miris dengan kondisi banyak aduan terkait penahanan ijazah. Itu bukan perbuatan yang dibenarkan dan jelas melanggar aturan,” tegas Sigit Wicaksono, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Senin (6/3/2017).

Menurutnya, penahanan ijazah ini perlu ditelusuri dan diusut agar jangan sampai citra Kota Yogyakarta yang juga bergerak dalam bidang jasa menjadi tercemar.

Di sisi lain, politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini melihat persoalan penahanan ijazah ini bukan sebagai hal yang memanusiakan manusia.

Penindasan bagi pekerja pun tampak dengan cara menahan surat penting sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Padahal, dalam era saat ini, surat kontrak kerja bersama pun sudah ada dan legalitasnya tidak lagi diragukan.

“Dengan menahan ijazah dan memberikan pinalti itu jelas bukan berpihak pada buruh. Apalagi, dengan menahan ijazah, gaji yang diberikan oleh pengusaha juga tidak besar dan sesuai UMK, ini harus dievaluasi,” paparnya.

Sigit juga meminta Dinas terkait intensif dalam memberikan pengawasan pada pekerja dan perusahaan.

Jika memang menemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

“Dinas terkait perlu melakukan tindakan dan evaluasi pada aduan. Selesaikan masalah ini agar tidak ada persoalan serupa di kemudian hari,” ulasnya.

Pada awal tahun ini, Dinas Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi Kota Yogya mencatat sudah ada tiga aduan terkait penahanan ijazah.

Kasus penahanan ijazah pekerja ini dimungkinkan masih banyak terjadi di beberapa perusahaan di Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi Kota Yogya, Rihari Wulandari, menjelaskan, penahanan ijazah ini tak lain lantaran sebuah perusahaan biasanya tidak memberikan upah atau gaji sesuai dengan upah minimum kota (UMK).

Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak dapat memberikan jaminan status tetap atau kontrak bagi pekerjanya. Padahal, sesuai aturan jika bekerja dua tahun harus diangkat sebagai karyawan tetap, berikut hak-haknya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved