Breaking News:

SE Dibutuhkan Untuk Menjabarkan Muatan Perda Pamong Desa yang Multitafsir

Lantaran sambil menunggu proses revisi berlangsung, seleksi pamong di sejumlah desa di Bantul masih tetap bisa berlanjut.

Penulis: usm | Editor: oda
tribunjogja/agung ismiyanto
Sejumlah pemateri sedang menjawab pertanyaan peserta seminar, dalam acara bertema membedah perda nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa dari perspektif hukum administrasi negara yang diadakan LO DIY, di ruang rapat paripurna DPRD Bantul, Kamis (23/2/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sedari menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa, yang menurut rencana dibahas triwulan ke II di Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, sejumlah pihak menyarankan untuk dibuatkan Surat Edaran (SE).

SE tersebut dibutuhkan untuk menjabarkan muatan perda yang dianggap multitafsir.

Lantaran sambil menunggu proses revisi berlangsung, seleksi pamong di sejumlah desa di Bantul masih tetap bisa berlanjut.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra mengungkapkan jika pembuatan SE tersebut memang diperlukan, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekisruhan yang terjadi dalam seleksi pamong desa beberapa waktu lalu.

"Saya melihat bisa disiasati dengan SE," jelasnya, selepas seminar membedah perda pamong desa dari perspektif hukum administrasi negara yang diadakan LO DIY, di ruang rapat paripurna DPRD Bantul, Kamis (23/2/2017).

Selain mengusulkan disusunnya SE yang mengatur seleksi pamong desa, menurut dia Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul juga tetap harus mengagendakan revisi perda tersebut.

Lantaran dalam prakteknya terbukti perda yang baru disahkan tahun lalu itu memunculkan sejumlah polemik, sehingga perlu ada perbaikan.

"Tapi tetap, sejauh teknis yang perlu penafsiran, misalnya aturan memilih (calon) terbaik itu seperti apa bisa dijabarkan dengan dibuatkan SE, asalkan tidak merubah esensi perda," ulasnya.

Dia tidak mempermasalahkan bentuk aturan apa yang akan dibuat Pemkab Bantul. Namun catatannya memang harus ada aturan yang spesifik mengatur proses pemilihan pamong.

Tidak harus dengan penyusunan perbup, tapi juga bisa disiasati dengan pembuatan SE.

"Memang SE tidak mengikat (masyarakat), tapi SE secara tidak langsung mengikat pejabat-pejabat di bawah bupati, seperti camat," lugasnya. "Saya kira masih perlu (penyusunan SE)," tambahnya.

Kasubag Produk Hukum Setda Bantul, Suparman beranggapan lain, menurut dia Pemkab Bantul dalam urusan seleksi pamong tidak membutuhkan SE atau perbup yang mengatur seleksi pamong desa di Bantul.

Lantaran pembahasan revisi perda tersebut saat ini sudah masuk agenda  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bantul.

"Sudah masuk prolegda," tuturnya. "Beberapa hasil evaluasi juga sudah kami laksanakan, dan prosesnya tetap berlangsung," imbuhnya.

Suparman berpendapat selain sudah masuk agenda revisi di DPRD Bantul, pihaknya mengklaim tidak perlu disusunnya perbup atau SE karena di dalam perda tidak ada amanat yang bisa dijadikan rujukan hukum bagi pemkab buat menyusun perbup.

Sebab itu, yang paling memungkinkan dilakukan pihaknya yakni mengusulkan revisi bagian perda yang dinilai multi tafsir, sehingga ke depan tak dijumpai lagi perbedaan pandangan dalam menerapkan perda saat proses seleksi.

"Kan tinggal revisi saja," urainya.

Sambil menunggu proses revisi berlangsung, menurut dia dari kaca mata hukum sejumlah desa di Bantul masih bisa melakukan proses seleksi pamong, dengan acuannya perda sebelum revisi.

Tapi secara pasti dia mengaku tak mengetahui bagaimana kebijakan Kabag Pemdes, apakah tetap memperkenankan berlangsungnya seleksi pamong di setiap desa, atau melarang sambil menunggu hasil revisi.

"Tapi prinsipnya selama masih ada perda (lama), kan masih bisa seleksi," ungkapnya.

Menanggapi usulan agar dibuatnya SE sementara waktu untuk menghindari kekisruhan dalam seleksi pamong, Suparman mengaku tau mengkhawatirkan hal tersebut.

Lantaran menurut dia seleksi pamong di sejumlah desa akhir-akhir tidak memunculkan polemik, yang bisa diartikan pelaksanaan seleksi pamong mulai membaik.

Namun karena dinilai banyak celah dalam perda tersebut, akhirnya tahun ini revisi atau perubahan perda tetap diagendakan. "Sampai hari ini belum (ada SE)," tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved