Breaking News:

LBH Dorong Ada Sosialisasi dan Edukasi Soal PTUN

Warga yang sebelumnya bersikap permisif dan cenderung apatis pada sebuah produk hukum, akan bisa menjadi lebih kritis.

Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: oda
net
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejumlah praktisi hukum mendorong adanya sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat akan peran PTUN yang ada di Yogyakarta.

Hal ini, karena banyak masyarakat yang ditengarai kurang paham perkara apa saja yang bisa diajukan gugatannya pada lembaga peradilan tersebut.

“Memang kasus di PTUN ini sedikit karena sosialisasi yang kurang dan edukasi masyarakat yang juga minim. Sehingga jika ada produk kebijakan tidak sesuai, masyarakat cenderung monggo-monggo saja, tanpa tahu media untuk menggugatnya kemana,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sikap, Nelson Pandjaitan.

Nelson menjelaskan, sosialisasi dan edukasi hukum ini seharusnya bisa menyentuh semua lapisan masyarakat.

Sehingga, warga yang sebelumnya bersikap permisif dan cenderung apatis pada sebuah produk hukum, akan bisa menjadi lebih kritis.

Pihaknya pun beberapa kali secara swadaya melaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum bagi warga.

Hal ini dengan tujuan agar warga lebih memiliki pemahaman akan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk, kritis pada setiap kebijakan yang menjadi celah ketidak adilan bagi masyarakat.

Seperti kasus pertanahan, rata-rata memang perkara ini ditangani melalui pengadilan negeri (PN).

Namun, masyarakat masih belum paham jika penerbitan sertifikat oleh badan pertanahan nasional (BPN) yang tidak pas pun bisa digugat.

“Maka, kami juga memberikan edukasi mengenai persoalan tanah dan juga hukumnya,” ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved