Delapan Toko Modern Tak Memperpanjang Izin HO Dan Enam Tak Punya IUTM

Berdasarkan data yang dicatat oleh dinas setempat, delapan TMB yang tidak mengantongi izin HO ini dikarenakan beragam faktor.

Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: oda
Tribun Jogja/Angga Purnama
Petugas Satpol PP memasang segel di salah satu toko modern. (ilustrasi) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mencatat ada delapan dari 52 toko modern berjejaring (TMB) yang sudah tidak mengantongi izin gangguan atau (HO).

Sementara, dari jumlah tersebut juga baru ada 46 TMB yang memiliki izin usaha toko modern (IUTM).

Sehingga dipastikan, masih ada sejumlah TMB yang tercatat sesuai kuota Pemkot, namun operasionalnya ilegal.

Berdasarkan data yang dicatat oleh dinas setempat, delapan TMB yang tidak mengantongi izin HO ini dikarenakan beragam faktor.

Diantaranya adalah, ada sejumlah TMB yang tidak segera mengurus izin HO, sehingga kadaluarsa.

“Ada pula satu toko jejaring yang berubah fungsi sekarang dikelola perorangan, bukan lagi jejaring nasional. Kemudian, Pemkot juga telah mencabut izinnya karena saat ini digunakan sebagai tempat pembuatan roti,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dodit Sugeng Murdowo, Minggi (22/1/2017).

Menurut Dodit, kebanyakan toko modern berjejaring ini memang memiliki izin HO yang kadaluarsa.

Bahkan, diantara TMB yang izin gangguan tidak diperpanjang ini, ada yang tidak diperpanjang dari tahun 2013 lalu sebanyak satu toko.

Sementara, yang tidak diperpanjang sejak 2014 ada dua toko, tahun 2015 ada empat toko, dan 2016 ada satu toko.

“Sebelum perpanjangan, sudah ada pemberitahuan dari kami untuk perpanjangan ini. Untuk penindakannya, kami menyerahkan sepenuhnya pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” jelas Dodit.

Delapan TMB yang tak berizin HO ini, tersebar di sejumlah kecamatan. Diantaranya, Umbulharjo (2), Mantrijeron (1), Jetis (2), Tegalrejo (1), dan Gondokusuman (2). Jika TMB ini masih beroperasi, bisa dipastikan operasional mereka ilegal karena tidak mengantongi izin HO.

Dodit juga menjelaskan, dari 52 TMB ini, baru ada 46 TMB yang mengantongi IUTM. Sisanya, enam TMB tidak mengantongi IUTM dan hanya berizin HO.

Di sejumlah wilayah, banyak TMB yang hanya memiliki izin gangguan, sementara, banyak yang masih enggan mengurus IUTM.

Halaman
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved