60 Persen Waktu Dewan untuk Perjalanan Dinas

Di tahun depan terdapat 240 hari kerja dewan, 60 persen waktu di antaranya digunakan dewan untuk studi banding dan konsultasi Panitia Khusus.

60 Persen Waktu Dewan untuk Perjalanan Dinas
ist/net
Gedung DPRD Kota Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Di tahun 2017, DPRD Kota Yogyakarta harus membahas 30 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017. Jumlah itu lebih banyak ketimbang tahun lalu.

Padahal berdasar catatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, di tahun depan terdapat 240 hari kerja dewan, 60 persen waktu di antaranya digunakan dewan untuk studi banding dan konsultasi Panitia Khusus (Pansus), dan perjalanan dinas empat komisi.

“Sisanya 40 persen waktu efektif anggota dewan kerja di kantor,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Agung, Selasa (29/11/2016).

Dia menambahkan, porsi perjalanan dinas anggota dewan itu telah disetujui Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Dengan catatan harus ada tolok ukur yang jelas dari tiap perjalanan, yaitu dihasilkannya produk legislasi berupa Peraturan Daerah (Perda).

Meski perjalanan dinas anggota dewan terbilang cukup banyak, namun menurut Bambang, hal itu tak membebani keuangan daerah.

Di tahun 2017, anggaran yang disiapkan sekitar Rp 31 miliar untuk alat kelengkapan dewan dan biaya pansus.

“Itu jumlah totalnya, tidak hanya untuk pansus saja. Di 2017, per perjalanan dinas maksimal 6 hari, naik dari tahun ini yang dibatasi hanya 4 hari,” bebernya.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Yogyakarta, Tatang Setiawan menyebut, studi banding dan konsultasi ke pemerintah pusat merupakan tahapan yang harus dilalui dalam membahas raperda.

Hal itu agar perda yang dibuat tak menyalahi aturan.

Halaman
12
Penulis: mrf
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved