Menjelang Bandara Beroperasi, Bangkitkan Perekonomian di 300 Hektare Kawasan Kulonprogo
Seluas 300 hektare tanah di kawasan Menoreh, Kulonprogo dipersiapkan untuk potensi pariwisata, menjelang beroperasinya bandara baru.
Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: oda
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Seluas 300 hektare tanah di kawasan Menoreh, Kulonprogo dipersiapkan untuk menangkap wisatawan dengan potensi pariwisata, menjelang beroperasinya Bandara Kulonprogo di tahun 2019 mendatang.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, berdasarkan amanah yang diberikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait potensi di Kulonprogo tidak hanya berbicara lokal, tapi sifatnya sudah internasional.
"Nanti kita cari titik-titik yang sifatnya internasional, mulai dari sumber daya manusianya, cara pelayanan, atraksi, amenity, dan akses," ucapnya, ketika ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (31/10/2016).
Dengan begitu, lanjutnya, pengunjung diberikan hak untuk memilih. Tak kalah pentingnya adalah adanya direct fligt dari luar negeri menuju Bandara Kulonprogo.
"Disiapkan 300 hektare itu yang sedang dimapping. Jangan digambarkan proteksi 300 hektare, tapi artinya kawasan 300 hektare itu yang akan kita bangkitkan perekonomiannya," ungkap Gatot.
Menirukan ucapan Gubernur DIY, Gatot mengimbuhkan segala sesuatu yang menunjang keberadaan Bandara Kulonprogo memang harus dipersiapkan dari jauh hari.
"Artinya beliau mengingatkan tahun 2019 Bandara jadi. Kalau kita tidak siap, ya cuma gitu-gitu saja," imbuhnya.
Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Menko Kemaritiman.
Sesuai dengan mandat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tentang 10 kawasan strategis wisata, Borubudur menjadi satu di antaranya.
"Nantinya bila dikaitkan dengan Bandara baru, tourism akan melalui bedah Menoreh, untuk menangkap tourism itu diperlukan paling tidak 300 hektare untuk menyiapkan fasilitas yang diperlukan untuk tourism," tuturnya.
Anton, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Pemkab Kulonprogo sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah 293,5 hektare. Namun itu masih perlu dikonsultasikan ke Menko Kemaritiman.
"Tapi dari tanah tersebut ada tanah kas desa, tanah milik masyarakat, dan tanah SG (Sultan Ground) yang berada di Kecamatan Samigaluh. Apakah nanti ada kompensasi atau kerjasama, ini yang kami komunikasikan ke Menko Kemaritiman," tuturnya. (*)
