Pemkab Klaten Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Pungli

Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas praktik pungli.

Pemkab Klaten Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Pungli
Bhayangkara News
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dalam waktu dekat ini akan segera membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan pungutan liar (pungli).

Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas praktik pungli.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi mengatakan satgas tersebut rencananya akan dibentuk dari beberapa unsur. Sementara leading sector-nya berada di Inspektorat sebagai intansi yang bertugas melakukan pengawasan.

“Sebelum adanya rencana pembentukan satgas, kami sebenarnya sudah melakukan sosialisasi untuk kalangan internal tentang pungli maupun gratifikasi. Satgas ini sebagai tindaklanjut,” katanya saat ditemui di lingkungan Setda Klaten, Kamis (20/10/2016).

Menurutnya pengawasan terhadap praktik pungli sebenarnya juga sudah dilakukan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan dilakukan oleh tikm pengawas yang terintegrasi dengan Inspektorat.

“Bahkan pengawasan juga dilakukan hingga ke kecamatan, sistem pengawasannya berjenjang. Termasuk pengawasan kinerja PNS,” paparnya.

Selain akan membentuk satgas, pihaknya juga membuka sejumlah kanal pengaduan masyarakat. Kanal tersebut dinilai dapat menjembadani masyarakat yang menjadi korban pungli untuk melaporkan praktik tersebut.

“Salah satunya kanal informasi Matur Ibu yang selalu dibuka untuk masyarakat. Jika merasa jadi korban (pungli), bisa melaporkan lewat kanal Matur Ibu maupun laporan secara langsung,” ungkapnya.

Kendati demikian, Jaka juga meminta masyarakat yang menjadi korban untuk berani terbuka. Termasuk dalam pelaporannya yang disertai bukti dan identitas oknum petugas yang melakukan pungli.

“Jadi jangan sampai hanya laporan tidak ada identitasnya, selain sulit dilacak laporannya, hal ini bisa menjadi fitnah. Karena bagaimanapun harus dilakukan pembuktian,” katanya menjelaskan.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat dengan tegas menolak saat dimintai pungutan yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Hal tersebut dinilai sebagai peran serta masyarkat dalam pemberantasan praktik pungli.

“Jangan justru memberikan kesempatan untuk jadi korban pungli, harus tegas menolak,” ujarnya. (*)

Penulis: ang
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved