Komisi D DPRD Bantul Klarifikasi Pejabat Dikmenof Soal Upeti Guru Sertifikasi TK dan PAUD

Mereka diklarifikasi terkait dengan dugaan pungutan liar pada guru TK dan PAUD yang mendapat tunjangan sertifikasi.

Komisi D DPRD Bantul Klarifikasi Pejabat Dikmenof Soal Upeti Guru Sertifikasi TK dan PAUD
Tribun Jogja/ Agung Ismiyanto
Sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Menengah Non Formal (Dikmenof) memenuhi panggilan Komisi D DPRD Bantul, Kamis (20/10/2016). Mereka diklarifikasi terkait dengan dugaan pungutan liar pada guru TK dan PAUD yang mendapat tunjangan sertifikasi. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Menengah Non Formal (Dikmenof) memenuhi panggilan Komisi D DPRD Bantul, Kamis (20/10/2016).

Mereka diklarifikasi terkait dengan dugaan pungutan liar pada guru TK dan PAUD yang mendapat tunjangan sertifikasi.

Dalam klarifikasi Komisi D DPRD setempat, sejumlah pejabat Dikmenof itu sempat dicecar sejumlah pertanyaan. Bahkan, para pejabat itu akhirnya mengakui adanya amplop yang mengalir, meski sebelumnya ada yang membantah adanya aliran amplop tersebut.

Dalam klarifikasi itu, Kepala Dikmenof, Masharun Ghozali tidak bisa hadir karena baru bertugas ke luar daerah.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Supriyono menjelaskan, pihaknya sudah mengantongi data dan rekaman terkait dengan aliran upeti yang masuk ke pejabat Dikmenof itu. Bukti itu merupakan keterangan dari staf Dikmenof yang secara lugas mengakui adanya penerimaan upeti dari guru sertifikasi.

“Ada dua staf berinisial I dan S yang melapor ke kami. Sudah kami rekam pernyataannya dan kami sudah simpan data-datanya. Maka, jangan sampai pendidikan dinodai dengan adanya copet-copet seperti ini,” jelasnya dalam klarifikasi itu.

Kepala Seksi (Kasi) TK dan PAUD, Dwijono Hartanto menjelaskan, pemberian amplop itu bukan anjuran dari pihaknya. Dia juga mengatakan, jika amplop itu disebutnya syukuran yang diberikan melalui stafnya tersebut. Kendati demikian, dia tidak mengetahui sumber amplop syukuran itu.

“Baru sekali itu ada syukuran yang diberikan staf saya. Namun, itu dari mana saya tidak tahu, hanya disesel-seselke (disisipkan) ke saya. Itu bukan pungli dan besarnya pun tidak seberapa,” ujar Hartanto.

Diberitakan, sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Kabupaten Bantul diduga menerima uang pungutan liar (pungli) dari guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendapat tunjangan sertifikasi.

Praktik pungutan pada guru sertifikasi ini diduga sudah berjalan selama beberapa waktu dengan dalih untuk uang syukuran cairnya sertifikasi.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kabupaten Bantul menemukan adanya praktik pemberian “amplop” bagi jajaran pejabat di Dikmenof setelah mendapatkan laporan dan pengaduan dari beberapa guru TK dan PAUD.

Para guru penerima sertifikasi ini menyatakan memberikan amplop yang ditujukan untuk Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) di bidang pendidikan non formal.

“Laporan ini kami terima 10 hari lalu. Untuk nominal dari amplop ini berkisar antara Rp 100 ribu hingga 200 ribu,” ujar Divisi Pengaduan Forpi Kabupaten Bantul, Abu Sabikis. (Tribunjogja.com)

Penulis: ais
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved