Inilah Modus Pungli yang Sering Dilakukan Sekolah

Sumbangan sukarela sendiri sebenarnya memang masih dibolehkan, namun yang disayangkan dalam sumbangan itu disebutkan berapa yang harus dibayar.

Inilah Modus Pungli yang Sering Dilakukan Sekolah
Tribun Jogja/ Suluh Pamungkas
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM, JOGJA - Praktek pungli di lembaga pendidikan menjadi yang terbanyak dilaporkan kepada Ombudsman RI DIY, praktek tersebut tumbuh di tengah peraturan yang melarangnya.

Ketua ORI DIY, Budhi Masturi menjelaskan di lembaga pendidikan sendiri sebenarnya sudah ada peraturan yang melarang segala jenis pungutan pada tingkat sekolah dasar yaitu Permedikbud no 44 tahun 2012 tentang pungutan, namun hal ini banyak diakali oleh beberapa sekolah guna tetap menarik pungutan dari siswa.

"Modusnya mereka pakai nama dewan atau komite sekolah dan namanya bukan iuran tapi sumbangan sukarela," jelas Budhi saat berbincang dengan Tribunjogja.com, Selasa (18/10/2016).

Sumbangan sukarela sendiri sebenarnya memang masih dibolehkan, namun yang disayangkan dalam sumbangan sukarela itu disebutkan berapa yang harus dibayar dan diberi batas waktu pembayaran.

Jumlahnya pun beragam mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah dengan batas waktu tertentu.

Akibatnya banyak wali murid yang mengeluhkan hal tersebut, apalagi kalau tidak dibayar mereka khawatir anaknya akan mengalami kesulitan mulai tidak diberikan kartu ujian, hingga tidak diberi raport.

"Patut diduga pungutan seperti itu termasuk pungutan liar. Di UU sudah jelas bahwa komite sekolah tidak berhak melakukan pungutan," ujarnya. (*)

Penulis: khr
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved