Breaking News:

Panwas Berharap Bakal Paslon Segera Mengurus Cuti dan Undur Diri Sebelum Ditetapkan

Usai ditetapkan sebagai paslon pada 24 Oktober 2016 mendatang, petahana harus sudah meninggalkan jabatan beserta fasilitasnya.

Penulis: gil | Editor: oda
tribunjogja/arfiansyah panji
Suasana penyampaian berita acara hasil Penelitan Dokumen Persyaratan Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kantor KPU Kota Yogyakarta, Rabu (12/10/2016). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ikrar Gilang Rabbani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Panitia pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta berharap pasangan calon (paslon) Pilwalkot 2017 segera menyelesaikan administrasi pengajuan mundur dari jabatan di pemerintahan maupun sebagai PNS sebelum ditetapkan sebagai paslon.

Koordinator Divisi Penindak Pelanggaran Panwas Kota Yogyakarta Pilkeska Hiranurfika mengatakan, usai ditetapkan sebagai paslon pada 24 Oktober 2016 mendatang, petahana harus sudah meninggalkan jabatan beserta fasilitasnya.

Artinya, Haryadi Suyuti dan Imam Priyono harus meninggalkan rumah dinas pada tanggal 25 Oktober 2016

"Kalau bisa sebelum ditetapkan sebagai paslon sudah clear semuanya jadi saat sudah ditetapkan tidak lagi muncul polemik," ujar Pilkeska pada Rabu (12/10/2016).

Usai ditetapkan sebagai paslon, paslon yang mempunyai jabatan di pemerintah akan ditarik fasilitas jabatan, mulai dari rumah dinas, mobil dinas, hingga supir.

Pilkeska menyebut, dengan pengurusan administrasi yang selesai sebelum ditetapkan, bisa menghindari paslon dari dugaan penyalahgunaan jabatan dalam kampanye.

Pengajuan surat izin cuti dan pengunduran diri bagi PNS membuat status paslon tidak terkait dengan jabatan sebelumnya, karenanya Panwas akan mendorong calon Paslon segera mengajukan cuti dan undur diri bagi PNS.

"Jangan sampai saat sudah ditetapkan dan masuk masa kampanye, masih ada jabatan yang melekat pada paslon dan menjadi polemik, paslon harus sudah ambil ancang-ancang," tuturnya.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto mengatakan, sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016, pejabat pemerintah yang mengikuti Pilkada harus mengajukan cuti selama masa kampanye.

Surat pengajuan tersebut diajukan dan disampaikan ke Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

KPU akan menanti pengajuan surat cuti paling lambat hari pertama masa kampanye. Sedang bagi surat pengunduran diri bagi PNS paling lambat lima hari setelah ditetapkan sebagai Paslon.

"Kita menunggu izin cuti dan pengunduran diri itu dengan pengawasan oleh Panwas," ucap Wawan. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved