Breaking News:

Aset Pemkab Bantul Senilai Rp 238 Miliar Akan Diambil Alih Provinsi

Hal ini agar ada waktu cukup untuk validasi dan uji petik di lapangan mengenai pemindahan aset senilai Rp 238 miliar ini.

Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: oda
net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - DPRD Kabupaten Bantul meminta perpanjangan waktu untuk membahas pemindah tanganan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul ke Pemerintah Provinsi DIY.

Hal ini agar ada waktu cukup untuk validasi dan uji petik di lapangan mengenai pemindahan aset senilai Rp 238 miliar ini.

Beberapa aset yang akan dipindah tangankan ke Pemprov paling besar dari sektor pendidikan (Rp 234 M), ESDM (Rp 2,3 M), Kelautan (Rp 1,5M) dan Kehutanan (Rp 415 Juta).

Pemindahan ini, sebagai konsekuensi UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Miliki Negara/Daerah serta permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Wakil Ketua Komisi B, Setiya menjelaskan, validasi ini diperlukan karena ada beberapa temuan saat turun di lapangan. Salah satunya adalah SMA N 1 Jetis, ternyata di atas tanah milik SMA tersebut berdiri juga bangunan SD dan SMP.

“Kalau ini diserahkan semua, kasihan nasib SD dan SMP nya ke depan. Untuk itu saran kami agar sementara waktu hal ini ditahan dulu, hingga clear, masing-masing mendapatkan kepastian kepemilikan tanah,” jelas Setiya melalui

Sebaliknya di beberapa SMK, pihaknya juga menemukan ada beberapa bangunan yang berdiri di atas tanah milik SMP. Hal ini tentu tidak bisa serahkan sepenuhnya, karena tanah ini milik SMP dan aset daerah.

Untuk SMA 1 Bantul, ujarnya, ternyata sebagian lahan masih menggunakan lahan milik desa, yang statusnya sewa.

“Paska pelimpahan mestinya sewa dilakukan oleh provinsi. Sebenarnya pemda punya waktu dua tahun untuk mempersiapkan pemindah tanganan ini. Namun kenyataannya pada last-day, masih ada juga yang belum clear,” jelasnya.

Dia berharap agar pihak Pemkab tidak gegabah dalam proses pemindah tanganan ini.

Dia menegaskan, Komisi B akan meminta Pemkab Bantul melakukan pembahasan hal aset, agar sama-sama diketahui dan bisa dioptimalkan untuk meningkatkan layanan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul.

Dikonfirmasi secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Bantul, Masharun Ghozali menyebut ada empat SMK dan SMA yang memang masih membutuhkan kajian mengenai aset-asetnya.

Namun, pihaknya tidak merinci sekolah-sekolah tersebut.

Dia mengatakan, meski nantinya SMK dan SMA akan diserahkan ke Pemprov, namun pihaknya tidak merugi atas pelimpahan ini. Hanya memang, masih ada beberapa sekolah yang perlu dikaji mengenai aset-aset tersebut.

“Untuk empat sekolah ini akan dipilah karena status aset tersebut,ada yang di tanah kas desa. Ada yang bangunannya berdiri di tanah SD dan SMP. Rata-rata karena gempa,” paparnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved