Pegiat Antikorupsi Duga Ada Kongkalikong

Pegiat antikorupsi di Kabupaten Bantul, Irwan Suryono menduga adanya indikasi kongkalikong antar politisi untuk terbitnya surat rekomendasi kemendagri

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pegiat antikorupsi di Kabupaten Bantul, Irwan Suryono menduga adanya indikasi kongkalikong antar politisi untuk terbitnya surat rekomendasi dari Kemendagri ini.

Selain itu, politis juga kental dalam penerbitan surat ini. Termasuk, dugaan keterlibatan aparat hukum level pusat atas terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba.

“Pak Mendagri khan dari PDIP dan satu partai dengan pak Idham, sehingga rentan kepentingan politis dalam pencairan pengembalian Rp 11,6 miliar ke penyetor, “ jelas ketua Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) ini, Kamis (25/8/2016).

Beberapa waktu lalu, sebutnya, Irjen Depdagri turun ke Bantul hanya sepekan untuk mengumpulkan keterangan ke Kejati DIY, Inspektorat, DPPKAD dan Sekda.

Usai turun ke lapangan, kata Irwan, Irjen lalu membuat kesimpulan bahwa Pemda Bantul dapat membayarkan kembali kepada penyetor. Dalam hal ini, dia melihat adanya kejanggalan.

“Seharusnya, Mendagri juga mencermati secara utuh kronologis kasus. Termasuk mengkaji perhitungan BPKP DIY yang menyebut tidak ada kerugian negara. Karena ada kesan BPKP mengulur-ulur waktu ada tidaknya kerugian negara,” tegasnya.

Irwan Suryono, mengatakan jika melihat dari background kasus ini, surat dari Mendagri, Tjahjo Kumolo yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2016 ini terlalu terburu-buru dan bertentangan dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DIY.

BPKP DIY, kata dia, menyebut dengan dikembalikannya uang Rp 11,6 miliar ke kas daerah berarti tidak ada kerugian negara. Karena tidak ada ada kerugian sehinga jadi landasan Kejati untuk menerbitkan SP3.

“Ketika uang ini mau ditarik dan dikembalikan ke penyetor, berarti unsur kerugian negara terpenuhi. Sehingga Kejati perlu menindaklanjuti keluarkan sprindik baru, “ urainya.

Perlu diketahui, dana hibah Persiba senilai Rp 11,6 miliar tersebut pernah disetor oleh Idham Samawi ke kas daerah pada 2014 lalu.

Penyetoran ini dilakukan tak lama setelah dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana Persiba oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.

Kala itu, pengembalian dana ke kas daerah bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian negara dalam kasus ini. Namun, Kejati menghapus status tersangka Idham Samawi menyusul dihentikannya kasus Persiba.

Dari lepasnya status tersangka ini, Idham berupaya menarik kembali dana yang sudah dia setor. (tribunjogja.com)

Penulis: ais
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved