Sultan Soroti Batas Akhir Perekaman Data e-Ktp

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengkritisi kebijakan Kemendagri yang menerapkan batas perekaman e-KTP

Sultan Soroti Batas Akhir Perekaman Data e-Ktp
net
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengkritisi kebijakan Kemendagri yang menerapkan batas perekaman e-KTP sampai 30 September 2016.

Kebijakan ini membuat masyarakat yang belum mendaftarakan datanya terancam tidak bisa mengakses fasilitas publik.

Menurut Sri Sultan kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja karena tiap daerah punya karakteristik berbeda termasuk jangkauan penduduknya.

"Mungkin Jakarta iya tapi di daerah kan belum tau apa sudah siap semua mengakses itu," ujarnya Senin (22/8/2016).

Sebenarnya penggunaan satu database untuk banyak kepentingan bagus karena hanya satu tanpa ada yang lain, namun tentu saja masih perlu waktu yang panjang.

"Tergantung kecepatan pendataannya, masalahnya kan tidak segampang itu, masyarakat kita kan ada yang dari pedalaman tidak mudah buat mengaksesnya mengisinya," tambahnya.

Di DIY sendiri dia mengaku belum mendapatkan laporan seberapa banyak masyarakatnya yang sudah merekam data di e-KTP karena merupakan wewenang kabupaten dan kotamadya.

Namun dia menambahkan, tidak akan saklek dalam memberlakukan ancaman tidak bisa menggunakan fasilitas umum bagi warga yang belum merekam data e-KTP sesuai yang diminta Kemendagri. (tribunjogja.com)

Penulis: khr
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved