Inspektorat Bantul Akan Telusuri Kasus Dugaan Pungli di Gelaran Bantul Ekspo

Meski belum ada laporan yang masuk ke instansi tersebut, namun mereka akan bekerja untuk melakukan kajian pada kasus ini.

Inspektorat Bantul Akan Telusuri Kasus Dugaan Pungli di Gelaran Bantul Ekspo
tribunjogja/usman hadi
Puluhan lapak ilegal berjejer di Bantul Ekspo. Lapak-lapak PKL ini diurus oleh Yanto, sementara kepengurusan lapak tersebut terlepas dari pihak ketiga yang dikelola Bambang, Senin (8/8/2016). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pihak kantor inspektorat Kabupaten Bantul, akan berupaya menelusuri sejumlah dugaan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang yang ada dalam penyelenggaraan Bantul Ekspo (BE) 2016.

Meski belum ada laporan yang masuk ke instansi tersebut, namun mereka akan bekerja untuk melakukan kajian pada kasus ini.

“Pertama yang akan kami lakukan adalah berpijak pada legalitas. Kami juga mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus ini. Kami juga akan melakukan kajian pada kasus ini,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul, Bambang Purwadi saat dihubungi wartawan Tribun Jogja, Senin (15/8/2016).

Menurut Bambang, kasus dugaan pungli stan siluman dan PKL ilegal ini akan dikaji terlebih dahulu. Tim yang akan melakukan kajian berasal dari internal Inspektorat. Mereka, sebutnya, akan bekerja menelusuri data-data dan mengkajinya.

“Setelah ada kajian, baru kami akan bertahap melakukan investigasi. Hasil inilah nantinya yang akan menjadi pijakan kami untuk menentukan penegakan aturan disiplin PNS sesuai PP 53 tahun 2010,” tegasnya.

Adapun, sejauh ini, pihaknya hanya mendapatkan informasi adanya pungli dalam penyelenggaraan BE 2016 melalui media massa. Pihaknya belum mendapatkan laporan secara langsung dari sumber primer yang melapor ke Inspektorat.

Sementara itu, penelusuran data yang akan dilakukan, adalah fokus pada titik masalah krusial. Yakni, penyelenggaraan BE tahun 2016. Untuk penyelenggaraan BE tahun 2015 yang mulai diselidiki oleh pihak kepolisian, pihaknya pun belum juga mendapatkan informasi. Pihaknya juga mengaku tidak dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi.

“Kami akan bekerja secara hati-hati, keno iwake ning ora buthek banyune. Dalam perkara ini, kami akan berkoordinasi dengan Bupati juga,” jelasnya.

Disinggung mengenai target hasil kajian ini, pihaknya akan bekerja secepatnya. Dalam waktu dekat, nantinya akan diketahui bagaimana hasil dari kajian dan investigasi yang dilakukan pihaknya. Jika memang terbukti ada PNS yang melanggar kode etik, maka, sudah seharusnya sanksi diterapkan.

“Soal sanksi (jika ada pelanggaran), nanti kami akan kami lihat dulu dari hasil kajian,” paparnya. (*)

Penulis: ais
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved