Legislatif Bantul Usulkan Audit Atas PD Aneka Dharma pada BPK

Audit ini berfungsi untuk memotret kondisi riil perusahaan berplat merah ini sebelum dipegang direksi baru.

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kalangan legislatif di Kabupaten Bantul berencana untuk mengusulkan permohonan audit kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Aneka Dharma.

Audit ini berfungsi untuk memotret kondisi riil perusahaan berplat merah ini sebelum dipegang direksi baru.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Setiya menjelaskan, audit ini diperlukan karena saat ini PD Aneka Dharma telah memiliki direktur baru.

Audit ini, menurutnya sangat diperlukan agar perusahaan ini tidak memiliki tambahan beban masalah masa lalu.

"Kami memilih BPK karena sebagai lembaga negara tentu kredibel dan sesuai dengan standar pemerintahan, " ujarnya, Selasa (9/8/2016).

Setiya menambahkan, di sisi lain pemilihan BPK untuk mengaudit juga akan efisien secara anggaran. Hal ini lantaran dewan tidak perlu menganggarkan untuk audit ini. Harapannya, pengajuan permohonan ini akan disetujui.

Dia menambahkan, pemerintah kabupaten (Pemkab) punya kewajiban penyertaan modal ke Aneka Dharma hingga Rp 20 miliar. Namun, selama ini tidak dianggarkan karena performance perusahaan ini yang buruk.

Pihaknya juga tidak akan membatasi, terobosan baru dari direksi baru perusahaan ini. Asalkan, tetap memperhatikan segala aspek.

Adapun, indikator paling sederhana dari BUMD adalah berapa kontribusi pada pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan dari penyertaan modal yang sudah dikeluarkan oleh APBD.

"Kami berikan apresiasi kepada direktur baru, sekaligus kepercayaan untuk melakukan pembenahan. Dan tentu kami berharap apresiasi dan kepercayaan ini bisa dijadikan modal sekaligus spirit untuk bekerja memperbaiki BUMD yang selama ini dianggap banyak masalah," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul, Aditya Hera Nurmoko mengatakan segera mengevaluasi beberapa bisnis di bawah pengelolaan badan usaha milik daerah tersebut.

Dia melihat bisnis yang ada saat ini kurang strategis karena hanya jadi kompetitor bagi masyarakat sendiri.

"Bisnis bidang usaha toko modern kurang tepat. Jenis usaha tersebut bukannya mendorong usaha masyarakat setempat, tapi malah jadi saingan langsung masyarakat," sebutnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Agung Ismiyanto
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved