Beredar Surat Rekomendasi Calon PDIP untuk Pilkada Kulonprogo

Beredar salinan Surat Keputusan (SK) DPP PDIP berisi rekomendasi calon bupati dan wakilnya untuk Pilkada 2017 di Kulonprogo.

Beredar Surat Rekomendasi Calon PDIP untuk Pilkada Kulonprogo
tribunjogja/khaerurreza
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary W

TRIBUNJOGJA.COM,KULONPROGO - Meski belum diketahui keasliannya, belakangan telah beredar salinan Surat Keputusan (SK) DPP PDIP berisi rekomendasi calon bupati dan wakilnya untuk Pilkada 2017 di Kulonprogo.

Sesuai isi surat yang beredar di media sosial itu, pasangan Hasto Wardoyo dan Sutedjo akan kembali diusung dalam Pilkada nanti.

Meski demikian, Ketua DPC PDIP Kulonprogo, Sudarto, sejauh ini belum bisa menyatakan soal keaslian surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPP Bambang DH dan Sekretaris Hasto Kristianto tersebut.

"Kami justru tidak tahu karena memang belum menerimanya," kata Sudarto, Kamis (4/8/2016).

Surat bernomor 1769/In/DPP/VIII/2016 itu juga berisi lima poin, antara lain Hasto Wardoyo dan Sutedjo menjadi calon bupati dan wakil bupati dari PDIP.

Dinyatakan pula agar DPC PDIP Kulonprogo segera mendaftarkannya ke KPUD Kulonprogo dan menginstruksikan pengurus serta kader memenangkan pasangan tersebut.

Sudarto mengatakan sejauh ini belum menerima surat rekomendasi itu. Menurutnya, rekomendasi akan disampaikan langsung oleh Sekjend DPP PDIP Hasto Kristianto di Kulonprogo. "Kepastiannya baru Senin nanti. Isinya belum tahu," katanya.

Sekretaris DPC PDIP Kulonprogo, Istana, mengatakan saat ini surat rekomendasi memang belum diterima. "SK baru disampaikan nanti Senin," imbuhnya.

Terkait surat rekomendasi yang beredar itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan itu bukan resmi. Pasalnya, SK terkait rekomendasi baru akan disampaikan pada Senin mendatang.

"Tunggu pernyataan resmi Pak Sekjend besok Senin akan ke Kulonprogo," kata Hasto.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kulonprogo, Bukhori Burhanudin, mengatakan soal rekomendasi calon di partainya menjadi kewenangan pusat. Menurutnya, rekomendasi tersebut rencananya disampaikan pada Senin (8/8/2016).

"Rencana Senin bareng PDIP," katanya. (tribunjogja.com)

Penulis: ose
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved