Petambak di Kulonprogo Minta Mejelasan Kompensasi Bandara

Aksi di depan balai desa yang menjadi tempat musyawarah bentuk ganti rugi tersebut berlangsung tanpa orasi.

Petambak di Kulonprogo Minta Mejelasan Kompensasi Bandara
Tribun Jogja/ Yoseph Hary W
Sejumlah petambak udang pesisir selatan Kecamatan Temon menemui Sekda dan BPN Kulonprogo untuk meminta penjelasan soal kompensasi setelah lahan yang mereka manfaatkan tergusur megaproyek bandara baru Kulonprogo. Pertemuan itu berlangsung di Balai Desa Glagah, Selasa (26/7/2016) siang, setelah pagi sebelumnya puluhan petambak melakukan aksi demo di Balai Desa Palihan. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary W

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Membawa sejumlah poster dan spanduk, puluhan petambak udang pesisir selatan Kecamatan Temon menggelar aksi diam di Balai Desa Palihan, Selasa (26/7/2016).

Mereka bermaksud mempertanyakan mengapa tidak ada kompensasi bagi pemilik tambak setelah lahan yang mereka manfaatkan bakal tergusur megaproyek bandara.

Aksi di depan balai desa yang menjadi tempat musyawarah bentuk ganti rugi tersebut berlangsung tanpa orasi. Sementara, koordinator aksi berusaha melakukan komunikasi dengan tim bandara.

Koordinator Petambak, Mugiyono Effendi, mengatakan selama ini tidak ada kejelasan soal kompensasi bagi petambak udang. Sebab itu, mereka melakukan aksi demo untuk meminta penjelasan dan kepastian.

"Mengapa bagi petambak tidak ada kompensasi, sedangkan hotel dan cafe dapat," kata Mugiyono, Selasa.

Para petambak ini merasa pemerintah tidak adil. Pasalnya, tambak udang tidak mendapatkan kompensasi setelah dianggap ilegal. Sementara hotel dan cafe yang juga tidak berizin justru memperoleh kompensasi.

Terlebih lagi, baik tambak udang maupun tempat usaha lain itu sama-sama berada di atas PAG.

Jumlah tambak udang di kawasan itu lebih kurang 200 petak yang dikelola sekitar 70 orang. Semula tim bandara memang melakukan pendataan terhadap tambak udang.

Namun belakangan pengelola tambak tidak termasuk yang mendapat undangan sosialisasi hasil penilaian.

Pun jika ada sebagian petambak yang mendapat undangan, mereka hanya bisa kecewa karena hasil penilaian menunjukkan petambak tidak mendapat kompensasi.

Pengelola tambak, Sulastri, mengakui semula tim datang melakukan survey dan pendataan. Dalam sosialisasi juga dijanjikan akan mendapat kompensasi. Namun kini ternyata tidak ada kejelasan soal kompensasi tersebut.

"Yang jadi pertanyaan kalau memang tidak dapat kok dulu dinilai," katanya. (*)

Penulis: ose
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved