Daerah Harus Kendalikan Investasi

Hal tersebut perlu dilakukan agar investasi yang ditanamkan tidak menyalahi aturan dan membawa dampak negatif bagi daerah.

Daerah Harus Kendalikan Investasi
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta pemerintah daerah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk mulai mengendalikan investasi yang masuk di wilayahnya.

Hal tersebut perlu dilakukan agar investasi yang ditanamkan tidak menyalahi aturan dan membawa dampak negatif bagi daerah.

Kasubdit Sektor Primer Direktorat Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Sri Endang Novitasari, mengatakan investasi yang masuk di daerah merupakan ranah kebijakan pemerintah daerah setempat.

Kendati demikian, pemerintah daerah tidak boleh terbuai dengan banyaknya investasi yang berdatangan tanpa melakukan kontrol.

“Seperti wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta, sangat cocok untuk investasi di bidang jasa dan properti, sehingga tidak terelakkan pertumbuhan hotel yang cukup pesat. Namun jika tidak dikendalikan, dapat memberikan dampak negatif di daerah,” paparnya saat ditemui dalam Program Sosialisasi Kemudahan Berusaha di Indonesia di Hotel Hyatt, Selasa (26/4/2016).

Menurutnya pengendalian tersebut bukan untuk menghambat atau menghalangi inventasi yang masuk. Namun lebih pada pengaturan investasi agar memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat.

“Intinya jangan sampai investasi yang masuk menabrak regulasi yang ada dan harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Di sinilah pentingnya RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan RDTR (Rancangan Detail Tata Ruang). Jika mengikuti rule tersebut, tentu investasi yang masuk tidak akan bertabrakan dengan kepentingan masyarakat,” katanya menjelaskan.

Di sisi lain, kata Endang, Pemerintah Pusat telah menyusun 22 rencana aksi perbaikan regulasi untuk mendukung peningkatan kemudahan penanaman modal dan investasi.

Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat juga menyiapkan paket kebijakan untuk melindungi investasi lokal sehingga tidak tergusur oleh investasi asing.

“Apalagi saat ini sudah mulai memasuki masa MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) sehingga dibutuhkan regulasi yang tepat. Karena sebenarnya MEA merupakan kesempatan yang baik bagi ekonomi lokal untuk mengambil tempat,” ujarnya. (*)

Penulis: ang
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved