Banjir Kali Winongo

Tata Ulang Bantaran Sungai dan Penyebab Utama Banjir

Kampung Jogoyudan telah melakukan penataan bantaran, Bronjong yang dahulu menjadi pelindung kampung, kini telah dibongkar.

Tata Ulang Bantaran Sungai dan Penyebab Utama Banjir
tribunjogja/khaerurreza
Warga di Sidomulyo Bener, Tegalrejo, Yogyakarta membersihkan lumpur akibat banjir besar yang melanda Sungai Winongo Sabtu (12/3/2016) malam. 

TRIBUNJOGJA.COM - Jika Pemda DIY berasumsi bahwa penataan pemukiman di bantaran sungai harus ada yang direlokasi, namun ternyata sebuah kampung di Yogyakarta berhasil menata diri tanpa harus ada yang pindah.

Bahkan, kampung tersebut menarget di 2017 akan menjadi kampung wisata.

Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Gowongan, Atok Setyo Budi mengatakan, kampung Jogoyudan telah melakukan penataan bantaran, Bronjong yang dahulu menjadi pelindung kampung, kini telah dibongkar dan dibuat tembok pengaman dengan desain klasik khas Yogya.

“Selain itu akses di pinggir code yang dulu hanya satu meter, sekarang menjadi tiga meter. Sehingga saat darurat, mobil ambulance maupun pemadam kebakaran bisa masuk ke kampung,” ujar Atok, Senin (14/3/2016).

Dijelaskannya, penataan Jogoyudan dibagi menjadi tiga segmen. Diantaranya penataan pinggiran atau bantaran code, penataan dalam kampung, dan penataan dalam rangka penguatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Mereka menarget kawasan tinggalnya menjadi kampung wisata di 2017.

“Kita akan memanfaatkan arus sungai Code dengan kapal wisata. Nanti wisatawan bisa naik dari jembatan Gondolayu ke jembatan Kewek. Kita juga menarget kampung Jogoyudan menjadi kampung tangguh bencana,” tegasnya.

Dia pun mengungkapkan, penataan pemukiman di Jogoyudan telah dilakukan sejak 2010 melalui Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

Pun rencana penataan kampung Jogoyudan selama lima tahun ke depan telah dituliskan dalam Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RTLP).

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto meminta, penyelesaian dari masalah sering terjadinya banjir di DIY tak hanya dengan program mundur munggah.

Sebab berdasar kajian pihaknya, penyebab utama banjir di DIY adalah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

“Per tahunnya, 250 hektar lahan pertanian di DIY beralih ke non pertanian. Selama 10 tahun terakhir, kita kehilangan 2.500 hektar. Otomatis resapan air berkurang,” ujar Eko.

Politisi PDI Perjuangan ini pun berharap, Satpol PP bersama instansi terkait agar tegas dalam menindak pelanggaran pengalihan fungsi lahan.

Rencananya pada minggu ini, Komisi A DPRD DIY akan mengundang BPBD DIY, Satpol PP DIY, dan instansi terkait lainnya untuk berkoordinasi.

“Persoalan luapan air saat hujan deras bukan hanya di daerah pemukiman dekat sungai saja. Di beberapa titik jalan juga ditemui banyak genangan saat hujan deras. Ini yang harus diperhatikan,” tukasnya. (tribunjogja.com)

Penulis: mrf
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved